logo

Ucapkan Selamat, Indonesia Percaya PM Baru Australia Memiliki Komitmen Tinggi Memajukan Hubungan Bilateral

Ucapkan Selamat, Indonesia Percaya PM Baru Australia  Memiliki Komitmen Tinggi  Memajukan Hubungan Bilateral

Istimewa
25 Agustus 2018 19:08 WIB

Penulis : Dwi Putro Agus Asianto

SuaraKarya.id - JAKARTA: Pemerintah Indonesia mengucapkan selamat kepada Scott Morrison sebagai Perdana Menteri (PM) Australia yang baru menggantikan Malcolm Turnbull.

"Indonesia mengucapkan selamat kepada Scott Morrison, atas terpilihnya sebagai Perdana Menteri Australia yang baru," demikian keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri RI yang diterima di Jakarta, Sabtu (25/8/2018).

Pemerintah Indonesia percaya Perdana Menteri Scott Morrison memiliki komitmen yang tinggi untuk terus memajukan hubungan bilateral yang saling menguntungkan bagi Indonesia dan Australia sebagai negara tetangga yang dekat.

Bersama Pemerintah Australia yang baru, Indonesia siap untuk mengintensifkan kerja sama kemitraan komprehensif Indonesia-Australia untuk kesejahteraan rakyat kedua negara dan kawasan.

Seperti dilaporkan Antara, Menteri Keuangan Australia Scott Morrison akan menjadi perdana menteri baru Australia setelah memenangi pemilihan ketua Partai Liberal pada Jumat.

Morrison yang akan menjadi perdana menteri Australia keenam sepanjang 10 tahun terakhir, mendapat suara terbanyak dalam pertarungan melawan mantan Menteri Dalam Negeri Peter Duton dan Menteri Luar Negeri Julie Bishop.

Kemenangan Morrison diharapkan bisa menyelesaikan perpecahan di Partai Liberal menjelang pemilihan umum pada Mei 2019.

Sementara itu sang petahana, Perdana Menteri Malcolm Turnbull, memutuskan untuk tidak turut dalam pemilihan setelah kehilangan dukungan dari mayoritas anggota partai.

Partai Liberal adalah kelompok terbesar dalam koalisi kubu konservatif di Australia. Dalam sejumlah jajak pendapat yang digelar beberapa bulan terakhir, koalisi tersebut selalu tertinggal oleh kubu oposisi Partai Buruh. 

          Sosok Morrison

Morrison adalah pria berusia 50 tahun, yang berpandangan religius-konservatif. Secara pribadi, dia menentang pernikahan sesama jenis, tetapi abstain saat undang-undang mengenainya akan disahkan parlemen Australia, kata BBC, yang menyebut Morrison tokoh "pragmatis".

"Menangani kekeringan dan meninjau ulang kebijakan terkait itu" adalah jawaban singkat Morrison soal prioritas pertamanya sebagai perdana menteri.

Namun, Morrison mulai dikenal dunia --khususnya Indonesia-- pada 2013 saat menjabat menteri imigrasi dan perlindungan daerah perbatasan. Pada saat itu, Partai Liberal di bawah kepemimpinan Tony Abbot baru saja menang pemilihan umum dengan janji mempersulit kedatangan pengungsi, yang dianggap membebani keuangan negara.

Sebagai menteri, Morrison dianggap terlalu keras terhadap pencari suaka serta tidak terbuka terhadap media dan lembaga pembela hak asasi manusia.

Usulan awal, yang muncul, adalah membangun kerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk memasyarakatkan bahwa perdagangan manusia adalah pelanggaran hukum. Pada saat itu, nelayan di pesisir selatan Indonesia dituding melakukan penyelundupan manusia karena "mengantar" pencari suaka ke Australia.

Morrison juga mengusulkan program pembelian perahu rusak, karena khawatir itu digunakan pelaku perdagangan manusia untuk menyelundupkan pengungsi ke Australia.

Program itu tidak bisa berjalan karena tidak mendapat dukungan pemerintah Indonesia. Selain itu, lembaga pemeriksa bukti PolitiFact juga menyebut rencana Morrison tersebut "konyol", demikian "Sydney Morning Herald".

Dalam menghadapi keadaan itu, sikap Morrison mengeras. Dia memulai operasi usir balik, yang bermasalah. "The Telegraph" mengabarkan Morrison membeli 11 perahu dari Singapura untuk mengangkut pengungsi, yang dicegat di tengah laut di dekat perairan Indonesia.

Dua di antara perahu itu sampai ke Indonesia --di Cikepuh dan Pangandaran-- pada 2014 dengan mengangkut 94 pencari suaka. Kejadian itu langsung ditanggapi dengan protes keras dari pemerintah dan sejumlah politikus Indonesia karena sejumlah alasan.

Pertama, pengusiran kembali pengungsi membuat beban pengurusan mereka beralih ke Indonesia, kata politikus Partai Golkar Tantowi Yahya.

Kedua, Australia melanggar kedaulatan wilayah Indonesia dengan melakukan operasi tersebut, sampai-sampai petinggi militer negara benua itu harus meminta maaf kepada pemerintah di Jakarta, demikian catatan BBC. Penyelidikan oleh angkatan bersenjata kedua negara itu menunjukkan bahwa Australia dua kali melanggar kedaulatan wilayah Indonesia.

Di sisi lain, banyak lembaga pembela hak asasi manusia mengecam kebijakan Morrison. Dia dianggap tidak terbuka dalam mengabarkan seberapa banyak kapal pengungsi diusir balik oleh Australia. Jumpa pers mingguan tentang hal tersebut sering kali tidak digelar.

Pada saat ada dugaan tentang perlakuan tidak menyenangkan oleh tentara perbatasan terhadap pengungsi, Morrison menjawab bahwa mereka "punya alasan kuat untuk mengarang cerita", demikian "The Guardian".

Mengingat catatan masa lalu Morrison itu, menarik untuk menunggu apa yang akan dia lakukan terhadap politik luar negeri Australia, terutama soal Indonesia. Meski demikian, sejumlah media Barat menduga bahwa fokus utama Morrison saat ini adalah menang dalam pemilihan umum pada tahun depan. ***