Menurut Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, Krishna Syarif, programnya hari tua dan minggu masih melenceng dari ruh yang sebenarnya. “Misinya untuk mensejahterakan pekerja di hari tua, tapi faktanya, dana JHT banyak untuk pekerja yang butuh waktu sesaat,” ujarnya disela konsultan di Surabaya, Kamis (9/8/2018).

Dari hasil kunjungan ke tingkat kota, dia juga menerima banyak uang yang diterima pekerja. Padahal, menurutnya, besar kecilnya dana itu tergantung dari ukuran dan tanggung jawab pekerja yang bersangkutan.

Dalam ajang itu mencuat agar-agar skala iuran yang hanya 3% dari upah itu dinaikkan menjadi 8% seperti yang diberlakukan negara lain. Ada juga yang dimaksudkan masa pensiun pekerja agar benar-benar sejahtera saat kasih masa pensiun.

Pihaknya juga akan menindak lanjutinya pelatihan untuk para pekerja yang dilakukan untuk masa pensiun. "Bentuknya akan disesuaikan dengan kearifan lokal dan kami sudah bisa diwujudkan pada 2019," ujarnya.

Pada bagian lain, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jatim, Setiajid, mengakui, berdasarkan Undang-undang masa pensiun pekerja memang ditetapkan 56 tahun. "Angka nasib hidup sekarang mencapai 70 tahun," ujarnya.

Pihak-pihak yang mengaku sangat mendukung ketika harga pensiun mereka diperpanjang, karena faktanya banyak orang yang masih produktif di masa 64-65 tahun.

Menurut Deputi Direktur Wilayah Jawa Timur Dodo Suharto, pihaknya perlu untuk mencari mantan pekerja swasta dan informal. Karena pekerja swasta tidak seperti pegawai negeri sipil yang selalu menerima tunjangan pensiun setiap bulannya.

Jaminan uang itu sendiri dipersiapkan untuk pekerjaan yang Anda dapatkan saat produktif tidak produktif.
"Saat ini pekerja yang terlindungi oleh Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun masih sangat kecil atau hanya 14,7 juta orang, sedangkan jumlah angkatan mencapai 120 juta orang," ujarnya. ***