logo

Dari Papua Ke Jakarta Mencari Keadilan Dalam Pilkada 2018

Dari Papua Ke Jakarta Mencari Keadilan Dalam Pilkada 2018

paslon Itaman-Onny
09 Agustus 2018 17:39 WIB

Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id -  

JAKARTA:   Jauh dari Papua ke Jakarta harus ditempuh pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah, Papua, Itaman Thago S Sos dan Onny B Pagawak S PAK (Itaman-Onny) guna mendapatkan keadilan dan hak-haknya berdemokrasi. Mereka mendatangi kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta, Rabu (8/8/2018), untuk menagih laporannya sekaligus menyampaikan keluh-kesahnya berdemokrasi.

“Kami ke Bawaslu untuk menanyakan tindak lanjut laporan masyarakat adat Mamberamo Tengah terkait dugaan berbagai pelanggaran yang terjadi pada Pilkada 2018 di Kabupaten Mamberamo Tengah,” ujar Kores Tambunan SH MH, penasihat hukum Itaman-Onny di Jakarta, Kamis (9/8/2018).

Perjuangan kliennya selaku pasangan Bupati dan Wakil Bupati melalui jalur perorangan untuk mengikuti kontestasi Pilkada Mamberamo Tengah, kata Kores, terhalang tembok. Kendati demikian, sebagai pejuang demokrasi kliennya terus berjuang bukan hanya untuk kepentingan pribadi semata juga dalam rangka mewujudkan demokrasi yang jujur, adil dan terbuka.  “Klien kami ditolak oleh KPUD Mamberamo Tengah sebagai paslon dengan alasan persyaratan tidak lengkap. Padahal tidak pernah mendapat informasi apapun secara tertulis tentang hasil verifikasi faktual dokumen persyaratan pencalonan maupun persyaratan calon pada masa perbaikan dokumen,” tutur Kores.

Hal berbeda dilakukan KPUD Mamberamo Tengah saat menetapkan paslon Ricky Ham Pagawak SH MSi-Yonas Kenelak. Meski ada laporan adanya dugaan pengunaan ijazah palsu Yonas Kenelak SSos, KPUD tetap menetapkan paslon yang diusung banyak parpol ini sebagai peserta Pilkada 2018. “Berdasarkan data dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang menyatakan proses perkuliahan yang tidak sesuai ketentuan, ijazahnya tidak memiliki civil effect. Artinya ijazah tersebut tidak berkekuatan hukum untuk digunakan melamar pekerjaan, kenaikan pangkat dan pembinaan karier,” ujar Kores.

Menurutnya, tindakan KPUD Mamberamo Tengah yang tetap menerbitkan Keputusan No:05/HK.03.1-Kpt/9121/KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018 adalah pelanggaran serius dan tidak sesuai peraturan perundang-undangan. “Penetapan KPUD Mamberamo Tengah cacat yuridis, sehingga patut dibatalkan,” katanya.

“Berbagai pelanggaran juga ditemukan, salah satunya tidak adanya kolom kotak kosong pada form C-1 Plano KWK dan form C-1 KWK, yang juga telah dilaporkan ke Bawaslu dengan No.018/LP/PW/RI/00.00/VII/2018 tanggal 30 Juli 218. Masa tidak mencantumkan lawan, ini bukan pertandingan namanya,” tutur Kores.

Kores menyebutkan sejak awal telah cacat yuridis, karenanya penetapan hasil rekapitulasi Pilkada Mamberamo Tengah cacat yuridis pula tentunya. “Patut dibatalkan Mahkamah Konstitusi, kami akan terus memonitor pengaduan dan laporan yang akan ditindaklanjuti Bawaslu Provinsi Papua,” tegasnya.

Onny B Pagawak menambahkan, KPUD Mamberamo Tengah selaku penyelenggara Pilkada telah mempertontonkan hal yang memalukan. “Kami dari jalur perorangan sejak awal selalu dicari-cari kesalahan, sementara ada laporan masyarakat terhadap paslon patahana tetapi tutup mata. Kami sudah penuhi 2.900 hingga 18.000 KTP sebagai syarat maju sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah melalu jalur independen, tetap saja tidak lolos,” ungkap Onny.

“Saat ini yang kami perjuangkan adalah untuk menyuarakan ketidakadilan atas proses demokrasi di Mamberamo Tengah dalam Pilkada 2018,” kata Itaman Thago menambahkan.

Editor : B Sadono Priyo