logo

Perkotaan Dan Ketimpangan

Perkotaan Dan Ketimpangan

06 Agustus 2018 00:09 WIB

SuaraKarya.id -  

Oleh: Dr Edy Purwo Saputro SE, MSi

Rilis BPS tentang penurunan kemiskinan menjadi tantangan bagi kepala daerah. Para pemenang pilkada serentak semestinya tidak bisa terlena tapi harus langsung kerja keras membangun daerah. Harapan dari hal ini adalah mereduksi ketimpangan dan imbasnya terhadap arus mudik-balik setiap tahunnya.

Arus balik tidak bisa dicegah dan cenderung lebih besar dibanding arus mudik. Perkotaan seperti Jakarta dan daerah penyangganya menjadi target arus balik. Problem arus balik ternyata semakin kompleks dan karenanya perlu diurai sehingga perkotaan dan perdesaan tidak justru saling menyalahkan. Muara persoalan ini sebenarnya adalah tentang kemiskinan dan ketimpangan. Kebijakan era Jokowi melalui pembangunan infrastruktur sejatinya untuk mereduksi kemiskinan dan ketimpangan sehingga upaya ini harus didukung kepala daerah pemenang pilkada.

Persoalan ketimpangan tidak hanya terkait dengan besaran nominal dan sebaran yang terjadi, tetapi juga semakin maraknya orang asing mencari periuk di perkotaan. Indikator ketimpangan mengacu BPS yaitu jika angka lebih dari 0,5 maka terjadi ketimpangan tinggi sedangkan jika antara 0,4 – 0,5 terjadi ketimpangan sedang, dan jika kurang dari 0,4 berarti ketimpangan distribusi pendapatan rendah. Dari data BPS, ketimpangan di Indonesia cenderung turun yaitu rasio gini dari September 2015 sebesar 0,402 menjadi 0,397 (Maret 2016) dan 0,394 (September 2016) sedangkan di Jakarta dari 0,421 (September 2015) menjadi 0,411 (Maret 2016) lalu 0,397 pada September 2016. Bahkan mengacu World Happiness Report 2018 Indonesia ada di urutan 62 dengan indek gini 0,395 dan versi BPS per September 2017 indeks gini Indonesia mencapai 0,391.

Berlanjut
 

Problem ketimpangan tidak terlepas dari kemiskinan, sementara kemiskinan juga terkait dengan ancaman sosial termasuk fakta pengangguran. Fakta ini menegaskan tantangan pemenang pilkada serentak dan pilpres 2019 tidak terlepas dari persoalan ketimpangan yang ternyata kini masih parah, meski turun. Di satu sisi, ini memicu heterogenitas yang rentan terhadap riak konflik, termasuk ancaman SARA, meski di sisi lain ketimpangan memicu migrasi yang menjadikan perkotaan dan daerah penyangganya sebagai tujuan. Dampak dari situasi ini yaitu kemiskinan.

Terkait ini jumlah penduduk miskin di Jakarta per Maret 2017 yaitu 389,69 ribu orang (3,77 persen) dibanding per September 2016 yaitu 385,84 ribu orang atau 3,75 persen atau meningkat 3,85 ribu orang. Problem sosial ini menjadi PR yang tidak mudah bagi pemerintah. Yang juga menarik dikaji jangan sampai kemiskinan - pengangguran justru menjadi isu politik yang dipolitisasi menuju pilpres 2019 dengan kemungkinan rematch antara Jokowi - Prabowo jilid II.


Problem kompleks pembangunan yang memicu ketimpangan sebenarnya juga direduksi dengan otda, meski 16 tahun otda ternyata justru kian banyak pemekaran daerah yang kemudian memicu berbagai problem baru, termasuk tingginya migrasi dan korupsi. Persoalan utama migrasi yaitu mencari kehidupan yang lebih baik dan perkotaan masih diyakini memberikan perbaikan kehidupan. Asumsi ini mengebiri otda yang diharapkan memacu ekonomi daerah. Otda tidak berpengaruh signifikan bagi kesejahteraan dan ini terlihat dari banyaknya daerah tertinggal, kemiskinan dan ketimpangan. Ironisnya di wilayah Indonesia Timur masih dominan ada 105 kabupaten termasuk daerah tertinggal.

Jadi, fakta ketimpangan di Jakarta bukanlah persoalan baru, meski tantangan dan juga faktor pemicunya cenderung kompleks sehingga identifikasi dan pemetaan dari kasus ini menjadi relevan untuk dilakukan, setidaknya bisa untuk mereduksi dampak negatif dari ketimpangan, termasuk misalnya ancaman sosial dan kriminal dari ketimpangan yang terjadi di perkotaan. Fakta ini menjadi tantangan bagi pemenang pilkada serentak.

Fakta sebaran daerah tertinggal menjadi ancaman serius terhadap ketimpangan dan juga migrasi. Oleh karena itu, ego pemekaran daerah sudah selayaknya dihentikan dan juga perlu ada kaji ulang terhadap otda itu sendiri, termasuk juga kaji ulang terhadap daerah pemekaran yang sudah ada, terutama untuk mereduksi kemiskinan di daerah pemekaran. Tingkat kemiskinan dan juga perubahannya bervariasi menurut propinsi dan variasi ini disebabkan oleh perbedaan antar propinsi dalam banyak hal yang secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap kesejahteraan seperti pertumbuhan ekonomi dan sifatnya (apakah padat karya atau padat modal), infrastruktur, pendidikan dan kesehatan, khususnya dari kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan implementasi program-program anti kemiskinan dari pemerintah. Sebaran investasi ternyata juga belum mampu mendukung peningkatan taraf kesejahteraan. Ironisnya, di era otda justru banyak kasus OTT melibatkan kepala daerah, baik suap atau korupsi sehingga ini menjadi tantangan.

Kawasan Kumuh

Fakta ketimpangan antar wilayah juga ditandai rendahnya aksesibilitas pelayanan sarana - prasarana ekonomi – sosial, terutama di perdesaan, daerah terpencil, perbatasan serta daerah tertinggal. Ketimpangan antara kawasan perkotaan - perdesaan (misalnya area Jabodetabek dan daerah penyangga) juga ditunjukkan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat desa, tertinggalnya pembangunan kawasan perdesaan dari perkotaan dan tingginya ketergantungan perdesaan terhadap perkotaan. Ini disebabkan minimnya akses pada permodalan, lapangan kerja, informasi, teknologi, dan pemasaran hasil produksi di perdesaan.

Fakta ketimpangan ini memicu migrasi. Di sisi lain, ini juga berdampak pada peningkatan jumlah penduduk miskin di daerah tujuan migrasi, juga memicu ancaman kerawanan sosial di daerah perkotaan dan tumbuhnya kawasan kumuh di perkotaan. Jadi wajar jika di Jakarta masih banyak kawasan kumuh dan karenanya pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta bertekad menjadikan Jakarta bebas kawasan kumuh pada 2019. Ironisnya pendatang melalui arus balik lebaran meningkat. Jika ini bisa diantisipasi oleh para pemenang pilkada melalui pembangunan di daerah maka Jakarta akan bisa terbebas dari beban migrasi tahunan.

Sinergi program tersebut dilakukan dengan model 100-10-100 yang dicanangkan oleh Kementerian PU dan Perumahan Rakyat (Kempupera) dengan program pengembang permukiman secara berkelanjutan yaitu melalui komitmen pencapaian 100 persen akses air minum, mereduksi kawasan kumuh 0 persen dan juga 100 persen akses sanitasi untuk masyarakat. Data Kempupera bahwa di Indonesia ada 37.407 hektar kawasan kumuh dan tersebar di mayoritas perkotaan, akses pelayanan air minum baru 67,7 persen dan akses pelayanan sanitasi baru 59,7 persen. Pencapaian program itu pada dasarnya adalah sasaran dari Millenium Development Goals (MDGs) sampai tahun 2020. Pencapaian ini tentu sangat berat karena data BPS DKI Jakarta menegaskan jumlah kawasan kumuh mencapai 309 RW kumuh dengan lokasi Jakarta Utara menjadi kawasan terkumuh. ***

* Oleh: Dr Edy Purwo Saputro SE, MSi - Dosen Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Solo