logo

Golkar Bersih, Golkar Bangkit: Tetap Usung Mantan Napi Koruptor Jadi Caleg

Golkar Bersih, Golkar Bangkit: Tetap Usung Mantan Napi Koruptor Jadi Caleg

18 Juli 2018 02:11 WIB

Penulis : Gungde Ariwangsa SH

SuaraKarya.id - JAKARTA: Airlangga Hartarto ketika naik menjadi Ketua Umum Partai Golkar meneriakkan tagline Golkar Bersih, Golkar Bangkit Maju Dan Menang. Dengan mengusung tagline itu Golkar melangkah tegar mengusung mantan narapidana kasus korupsi sebagai calon legislatif pada Pemilu 2019.

"Kami memasukkan kader Partai Golkar yang secara kebetulan pernah terjerat masalah dan itu kami serahkan sepenuhnya kepada KPU," kata Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa-Sumatera-Bali DPP Partai Golkar, Nusron Wahid, saat mendaftarkan caleg Golkar ke Komisi Pemilihan Umum, Selasa (17/7/2018) malam seperti dilaporkan kompas.com.

Politikus Partai Golkar itu menyatakan bekas narapidana kasus korupsi tetap masih bisa maju menjadi calon legislatif di Pemilu tahun depan. Kita memasukkan kader Partai Golkar yang secara kebetulan pernah terjerat masalah dan itu kita serahkan kepada KPU sepenuhnya," kata Nusron seperti dilansir viva.id

Langkah ini dilakukan meskipun sudah ada Peraturan Komisi Pemilihan Umum ( PKPU) yang melarang hal itu. Nusron menyatakan, bagi kader eks koruptor yang telah terdaftar ini masih punya kesempatan sebagai calon legislatif alias caleg. Mereka masih bisa menggugat perihal Peraturan KPU (PKPU) tersebut ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. "Kalau banding tidak dikasih kan kita ganti," ujarnya.
        
Namun Nusron enggan menyebutkan identitas caleg Golkar yang mantan napi koruptor itu. Disebutkan, calon napi koruptor itu ada yang dicalonkan di DPR RI serta DPRD tingkat provinsi dan kabupaten/kota."DPR RI ada, DPRD juga mungkin ada. Nanti lihat di daftarnya saja," ucap Nusron.

Nusron yang juga Kepala BNP2TKI itu, seperti dilaporkan okezone.com, mengaku ada dua kader Golkar yang terindikasi eks napi kasus korupsi yang ikut nyaleg di Pileg 2019."Kita memang ada dua potensi, kita memasukkan dua kader Partai Golkar yang secara kebetulan pernah terjerat masalah," katanya.

Diketahui, Partai Golkat mendaftarkan 575 kadernya dengan 30 persen keterwakilan kader perempuan, untuk berkompetisi di pileg 2019 mendatang.

Nusron mengatakan, Partai Golkar menyerahkan sepenuhnya ke KPU apakah akan menerima caleg Partai Golkar yang mantan napi korupsi itu. Namun, dia mengingatkan bahwa yang bersangkutan bisa saja menggugat KPU ke Badan Pengawas Pemilu. "Kalau yang bersangkutan dianggap tak memenuhi syarat atau TMS, nah kan ada satu mekanisme lagi yaitu banding atau Bawaslu. Kalau banding tidak dikasihkan, kita ganti," ucapnya.

Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota melarang eks napi bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi untuk menjadi calon legislatif. Pelarangan diakomodasi dalam pakta integritas yang harus ditandatangani pimpinan parpol.

Dalam Pasal 4 Ayat 3 PKPU disebutkan, dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka, tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi. Kemudian, dalam Pasal 6 Ayat 1 Huruf e diyatakan bahwa pimpinan parpol sesuai tingkatannya menandatangani dan melaksanakan pakta integritas pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, serta DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ayat 3.

Formulir pakta integritas itu berisi tiga poin, di antaranya jika ada pelanggaran pakta integritas, berupa adanya bakal calon yang berstatus mantan napi bandar narkoba, kejahatan seksual anak, dan korupsi, maka bersedia dikenai sanksi administrasi pembatalan pencalonan.

Namun pernyataan Nusron kemudian dibantah oleh Sekjen Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus.Di kesempatan yang sama, Lodewijk menyebut bahwa seluruh caleg yang akan diajukan partainya bersih dari kasus korupsi.

"Sebenarnya kami sudah ada tagline, Golkar bersih bangkit maju dan menang. Itu kita patuhi dari data yang kita sampaikan bahwa mantan koruptor atau terpidana tidak ada yang kita calonkan anggota legislatif," ujar Lodewijk. ***

Editor : Gungde Ariwangsa SH