logo

Sejumlah Pejabat Negara Menjadi Pengurus Yayasan JTDT

Sejumlah Pejabat Negara  Menjadi Pengurus Yayasan JTDT

tambak Op Parik di lokasi yang dipersengketakan
22 Juni 2018 19:45 WIB

Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - SAMOSIR: Sejumlah nama-nama  pejabat negara diduga tercatat sebagai pengurus yayasan Jadilah Terang Danau Toba (JTDT), yang kini tengah membangun patung Tuhan Yesus di areal tanah seluas 15 hektare di Sibea-bea, Simussung-mussung sampai Sibara-bara  Desa Janjimartahan, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara (Sumut).

Namun status para aparat negara dari berbagai eselon itu - tertinggi eselon satu - sebagian besar dicatat sebagai swasta.  Hal itu diketahui setelah membaca akta yayasan JTDT yang dibuat notaris Abdul Rajab Rahman SH MH yang berkantor di Jalan Raya Bekasi Timur, Jakarta Timur.

Contoh Sudung Situmorang SH MH, dalam akta dicatat sebagai swasta. Padahal, saat ini Sudung Situmorang tercatat sebagai Staf Ahli Jaksa Agung HM Prasetyo. Begitu pula Bupati Kabupaten Samosir Rapidin Simbolon,  dicatat sebagai swasta, padahal kenyataannya yang bersangkutan menjadi orang nomor satu di Kabupaten Samosir.

Hal sama terjadi Ketua DPRD Kabupaten Samosir, Kejaksaan Negeri (Kejari) Samosir, Camat  Harian, dan masih banyak lagi lainnya, ditulis sebagai swasta. Hampir tidak ada di antara mereka yang mengungkapkan status mereka sebenarnya atau sesuai kenyataan.

Belum bisa diketahui apa motif para pejabat negara itu mencatatkan statusnya sebagai swasta dalam kedudukannya sebagai pengurus yayasan JTDT. Belum bisa pula dipastikan apakah ini termasuk pembohongan publik atau tidak. Yang pasti atas nama pengurus yayasan JTDT itulah para pejabat negara itu dapat menguasai secara sepihak lahan seluas 15 hektare yang tidak lain diklaim sebagai tanah ulayat/adat Marga Pasaribu, tepatnya pomparan Op Tahioloan.

Ketua Pembina I Yayasan JTDT Sudung Situmorang SH MH yang berusaha dihubungi lewat telepon genggamnya untuk mengomfirmasi status swasta di yayasan JTDT tidak berhasil. Demikian pula pejabat negara lainnya yang juga mencatatkan diri sebagai swasta dalam keberadaannya sebagai pengurus yayasan JTDT.

Sementara itu, Bupati Samosir Rapidin Simbolon yang berkedudukan sebagai Pembina II di yayasan JTDT, menyatakan tidak mengetahui bahwa dirinya tercatat sebagai Pembina II di yayasan JTDT. “Saya tidak tahu menahu kalau ada nama saya di yayasan itu, apalagi sebagai Pembina II,” ujarnya di rumah dinasnya di Pangururan pada 16 Juni 2018.

Ketika ditanya mengapa tidak melaporkan ke pihak berwajib kemungkinan diperalat atau disalahgunakannya namanya untuk menguasai lahan adat Marga Pasaribu di Sibea-bea, Simussung-mussung sampai Sibara-bara, Rapidin Simbolon tampak agak emosional. Dengan setengah berteriak dia mengatakan, dirinya tidak perlu diatur untuk membersihkan  namanya.

Dia menuding Marga Pasaribu yang menyatakan diri sebagai pemilik lahan Sibea-bea, Simussung-mussung sampai Sibara-bara berkemauan tidak jelas. “Saya diminta mengerahkan alat berat ke lokasi untuk membuat jalan, dan saya mengabulkannya, tetapi saya disudutkan. Saya tidak tahu apa sebenarnya maunya Marga Pasaribu,” ujarnya.

Rapidin juga menyatakan tidak bisa berbuat apa-apa dalam hal pelaksanaan proyek pembangunan Patung Tuhan Yesus. Sebab, pembangunannya seluruhnya dibiayai swasta, dalam hal ini yayasan JTDT. “Pembangunannya bukan dibiayai APBD, jadi saya tidak bisa menunda peletakan batu pertamanya,” ujarnya.

Dia tidak menjelaskan seberapa besar anggaran yang harus dikeluarkan Pemkab Samosir untuk mengoperasikan alat berat pembuat jalan dari trans Harian-Janjimartahan ke Sibea-bea, atau selama dua bulan alat berat dioperasionalnya di lokasi.

 

Editor : Gungde Ariwangsa SH