logo

Mudik Ke Desa Yang Ternyata Kian Inovatif

Mudik Ke Desa Yang Ternyata Kian Inovatif

18 Juni 2018 16:23 WIB

SuaraKarya.id - Oleh: Jusuf Irianto

Dalam rangka merayakan Idul Fitri, setiap tahun umat Islam Indonesia melakukan ritual mudik ke desa guna bersilaturrahiim dengan keluarga untuk saling memaafkan. Ritual mudik seperti bersifat “wajib” dan terus dilakukan meskipun harus menempuh perjalanan panjang dan melelahkan. Tidak jarang perjalanan bertambah berat karena menghadapi kemacetan luar biasa.

Tampaknya kini masyarakat cukup lega karena selain durasi libur cuti bersama agak panjang hingga perjalanan dapat diatur leluasa, juga telah dibukanya akses jalan tol yang sudah selesai dibangun serta adanya berbagai moda transparansi mencukupi. Perjalanan tak hanya nyaman namun juga aman.

Kini saatnya para pemudik sedang melakukan “arus balik” kembali ke masing-masing tujuan dengan meninggalkan sejumlah kesan indah tentang suasana di kampung halaman dan pengalaman merasakan pelayanan publik berupa sarana dan prasarana transportasi baik darat, laut, maupun udara yang disediakan pemerintah. Kualitas pelayanan publik di berbagai bidang terus diperbaiki pemerintah dengan berbagai langkah strategis, di antaranya melalui inovasi. Upaya tersebut selain mengemban amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, juga merespon tuntutan masyarakat terhadap peningkatan mutu layanan masyarakat. Pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah harus kreatif dan inovatif agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) merupakan motor penggerak inovasi pelayanan publik. Berdasarkan Surat Edaran MenPAN-RB Nomor 15 Tahun 2013 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP), sejak 2014 diadakan lomba inovasi pelayanan publik untuk mendukung gerakan one agency one innovation (OAOI).

Bagi instansi pemerintah berpredikat inovasi terbaik diberi penghargaan dan dibina untuk menjamin keberlanjutannya. Bahkan mulai 2018, Kementerian Keuangan memutuskan bahwa inovasi pelayanan terbaik menjadi salah satu pertimbangan alokasi Dana Insentif Daerah (DID). Penambahan DID diprioritaskan bagi daerah yang berprestasi dalam KIPP. Usaha keras dan konsisten KemenPAN-RB dengan dukungan berbagai pihak akhirnya membuahkan hasil positif. Pertengahan tahun 2018 ini, publik Indonesia mendapat kabar menggembirakan. Department of Economic and Social Affairs (DESA), sebuah organ di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau United Nations (UN), memberi penghargaan prestisius atas sebuah inovasi pelayanan publik di Indonesia.

Dalam program UN Public Service Awards (UNPSA) yang diadakan tahun 2018, Indonesia mengungguli negara lain untuk kategori Reaching the Poorest and Most Vulnerable through Inclusive Services and Partnerships. Keunggulan diperoleh dari inovasi layanan kesehatan dalam rangka mengurangi penyakit malaria melalui Early Diagnosis and Treatment System (EDAT) di Kabupaten Bintuni, Provinsi Papua Barat. Prestasi level dunia ini patut diacungi jempol, karena Indonesia mampu mengalahkan 436 inovasi pelayanan publik dari 79 negara yang diusulkan sebagai nominasi pemenang. Melalui seleksi ketat, Indonesia menjadi salah satu negara pemenang The 2018 UN Public Service Awards sekaligus dinilai mampu mendukung implementasi agenda Sustainable Development Goals (SDG’s). Pemberian penghargaan akan diberikan dalam UN Public Service Forum di Moroko yang direncanakan pada akhir bulan Juni tahun ini. (https://publicadministration.un.org/en/unpsa).

Selama ini Indonesia dikenal sebagai negara dengan prestasi minim dalam pelayanan publik, kini berangsur mulai membaik. Birokrasi pemerintah sebagai roda pelayanan publik selain dinilai lamban dan high cost, juga jauh dari kreatiftas dan inovasi sehingga tidak relevan lagi dengan tuntutan masyarakat. Usaha keras dengan niatan memperbaiki mutu pelayanan akhirnya melahirkan prestasi yang dihargai bahkan oleh lembaga internasional.

Lesson learned apakah yang dapat diperoleh dari penghargaan prestisius tersebut? Ternyata Indonesia dihargai justru melalui inovasi pelayanan publik di desa, bukan di kota dengan segala kemudahan akses layanan. Kabupaten Bintuni di Papua Barat jauh dari keramaian pun jauh dari ingar bingar perkembangan teknologi. Sangat sulit bagi penduduk memperoleh akses layanan secara efisien dan efektif. Sudah semestinya pembangunan lebih fokus ke pedesaan mengingat sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di dalamnya. Berbagai masalah setiap saat muncul dari desa, tak hanya fisik namun juga berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, dan sosial-ekonomi.

Pembangunan desa sangat jauh tertinggal dibanding kota. Akibatnya banyak penduduk desa pindah ke kota hanya sekadar memenuhi kebutuhan ekonomi. Desa kehilangan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) bermutu karena terjadi brain drain yakni mengalirnya intellectual capital ke kota yang sangat menghambat pembangunan dan kemajuan desa.

Pelajaran terpetik lainnya adalah relevansi antara inovasi pelayanan dengan kebutuhan masyarakat. Selama ini gerakan inovasi bersifat formalitas dan hirarkhis yakni sekadar memenuhi perintah dari kementerian. Tidak sedikit instansi di daerah mengirimkan proposal inovasi untuk KIPP, namun tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat sehingga tidak memberi nilai tambah. Padahal frame inovasi dan nilai tambah bersifat interconnected dengan semua elemen dalam masyarakat sebagaimana dinyatakan Ronning, Enquist, dan Fuglsang (2018) dalam buku terbaru mereka berjudul Framing Innovation in Public Service Sectors.

Hasil penilaian PBB tersebut juga merangsang aparatur pemerintah khususnya di desa untuk selalu belajar dan berinovasi. Salah satu tujuan KIPP adalah mewujudkan inovasi sebagai instrumen pembelajaran dan mendorong perubahan. Inovasi mencakup upaya trial and error yang menunjukkan keuletan, ketangguhan, serta pengalaman terhadap upaya peningkatan mutu pelayanan. Saat ini adalah momentum bagi semua pihak khususnya aparat di desa untuk membuktikan komitmen dan kualitasnya dalam memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dengan komitmen aparat serta dukungan masyarakat, desa menjadi semakin inovatif dan atraktif yang amat disayangkan jika harus ditinggalkan warganya ke kota.

(Penulis, Guru Besar Administrasi Negara FISIP Universitas Airlangga dan Anggota Tim Evaluasi KIPP KemenPAN-RB)

Editor : B Sadono Priyo