logo

Sinyal Dari PK Anas Urbaningrum

Sinyal Dari PK Anas Urbaningrum

25 Mei 2018 04:28 WIB

SuaraKarya.id -  

Oleh: Gungde Ariwangsa SH

Anas Urbaningrum muncul lagi. Politisi muda yang sempat meroket sebelum terjatuh terseret kasus korupsi dan pencucian uang itu melakukan upaya luar biasa terhadap hukuman yang menjeratnya. Dia bersama penasihat hukumnya mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas kasus korupsi dan pencucian uang proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

Anas  menjadi terpidana setelah divonis delapan tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor karena dinilai terbukti menerima gratifikasi proyek Hambalang senilai Rp20 miliar.  Anas juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp300 juta subsider tiga bulan kurungan. Selain itu Anas juga harus membayar pengganti uang yang telah dikorupsi sebesar Rp57 miliar dan 5.261 dolar Amerika Serikat.

Mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu telah melakukan upaya hukum banding dan kasasi.  Banding yang dilakukannya mengurangi hukumannya setelah  Pengadilan Tinggi meringankan hukumannya menjadi 7 tahun penjara. Tidak puas atas putusan itu Anas melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Namun MA menolak kasasi Anas dan menaikkan hukuman Anas menjadi 14 tahun penjara.  

Setelah menempuh upaya hukum biasa itu maka Anas kini mengajukan peninjuan kembali (PK). Sidang perdana PK Anas ini sudah digelar di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (24/5/2018).

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Bab XVIII UU Nomor 8 Tahun 1981, PK merupakan salah satu upaya hukum luar biasa dalam sistem peradilan di Indonesia.  Upaya hukum ini dalam sejarah hukum Indonesia pernah membuat geger pada tahun 1980-an.  Tentu masih ada yang ingat tentang kasus peradilan sesat "Sengkon-Karta"yang menghebohkan dunia hukum pidana Indonesia kala itu.

Sedikit mengulang memori, Sengkon-Karta dihukum karena dinilai membunuh seorang penjaga warung kecil beserta istrinya di Desa Bojongsari, Bekasi pada tahun 1974.  Sengkon dikenal sebagai preman di wilayah tempat kejadian dan selalu bekerja bersama rekannya yang bernama Karta. Di pengadilan Sengkon dan Karta masing-masing  dihukum 7 dan 12 tahun penjara

Terhadap putusan pengadilan tersebut Sengkon mengajukan banding namun ditolak sedangkan Karta menyatakan menerima. Enam tahun kemudian saat berada di penjara,  Sengkon dan Karta bertemu dengan Gunel yang mengaku sebagai pelaku pembunuhan tersebut. Berbekal pengakuan Gunel, Sengkon dan Karta dengan dibantu pengacara Abert Hasibuan mengajukan permohonan untuk membuka kembali kasusnya kepada Mahkamah Agung.

Bukti pengakuan Gunel membuat Prof. Oemar Seno Adji (ketua Mahkamah Agung saat itu)  mengupayakan cara untuk membebaskan Sengkon dan Karta karena diyakini tidak bersalah. Akhirnya Sengkon dan Karta dibebaskan dengan upaya hukum Peninjauan Kembali.

Upaya hukum itulah yang ditempuh Anas atas hukuman yang menjeratnya. Tampil dalam sidang  di Pengadilan Tipikor, melalui pengacaranya Anas mengemukakan empat bukti baru (novum) yang melandasi PK yang diajukannya.  

Pertama, Hasil Audit BPK tentang laporan hasil pemeriksaan perhitungan kerugian negara nomor 103/HP/XVI/09/109 tanggal 4 September 2013. Kedua, testimoni mantan Direktur Operasi I PT Adhi Karya, Teuku Bagus M Noer tanggal 21 Desember 2017. Ketiga, testimoni mantan Direktur PT Mahkota Negara, Marisi Matondang tanggal 15 Februari 2018. Keempat, testimoni Yulianis, mantan anak buah Nazaruddin pada tanggal 15 Februari 2018.  

Anas menyebutkan ada testimoni baru yang belum pernah disampaikan di muka persidangan. Dia yakin testimoni ini sangat penting dan mendasar. Jika itu dipertimbangkan di dalam proses penetapan putusan, hasilnya bisa sangat berbeda.

Menarik untuk dinatikan hasil dari upaya luar biasa Anas ini. Akankah dia bebas seperti perjuangan Sengkon dan Karta dalam menemukan keadilan? Ataukah memang justru yang sebaliknya terjadi.

Selain tentang nasib Anas tentunya PK yang diajukannya itu mengingatkan kembali tentang kasus Hambalang yang menggegerkan itu. Sudah tuntaskan proses hukum karupsi di Hambalang itu setelah menghukum Anas beserta terpidana lainnya termasuk yang mempunyai nama besar dan top seperti Andi Zulkarnaen Mallarangeng alias Choel Mallarangeng,  Andi Mallarangeng, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga,  Angelina Sondakh, Mantan Anggota DPR dari Partai Demokrat.

Di tengah-tengah upaya pemberantasan korupsi di Tanah Air, kemunculan Anas kali ini, memberi sinyal kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mengingatkan kepada KPK untuk menuntaskan kasus korupsi di Hambalang tersebut. Apalagi dalam  persidangan Anas dulu ada nama-nama beken lainnya yang sempat mengemuka namun belum dituntaskan.

Rakyat tentu berharap kasus korupsi yang menggerogoti uang negara di negeri ini diproses sampai tuntas ke akar-akarnya. Ini untuk menunjukkan kesungguhan dalam memberantas korupsi yang sudah menjalar kemana-mana.  KPK masih mempunyai pekerjaan rumah (PR) menuntaskan kasus  kakap seperti Hambalang, Megakorupsi E-KTP, BLBI dan Bank Century. Jangan sampai KPK yang sudah mendapat kepercayaan dari rakyat dicap tebang pilih dalam menanangani kasus korupsi. Hukum yang tegas dan tanpa pandang bulu menjadi kekuatan besar untuk membendung korupsi di negeri yang kita cinta ini. ***

  • Gungde Ariwangsa SH – wartawan pemegang kartu utama UKW, e-mail: aagwaa@yahoo.com

Editor : Gungde Ariwangsa SH