logo

Soal Kasus BC Malang, Komppeko Kirim Surat Ke Presiden

24 Mei 2018 10:34 WIB

Penulis : Syamsudin Walad

SuaraKarya.id - JAKARTA: Kejaksaan Agung didesak untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi di Kantor Bea dan Cukai Malang, Jawa Timur, senilai Rp 22,7 miliar. Kasus itu sudah ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung) sejak tahun lalu, namun masih mandek. 

“Karena itulah kami melaporkan kasus ini melalui surat ke Presiden Joko Widodo untuk meminta atensi terhadap penanganan kasus ini,” ujar Pengurus Komunitas Pemuda Pemberantas Korupsi (Komppeko) Rieke Paulina dalam keterangan tertulisnya yang diterima SK.id di Jakarta, Rabu (23/5/2018).

Surat laporan itu juga ditembuskan ke Jaksa Agung Muhammad Prasetyo, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi, Ketua DPR Bambang Soesatyo, Ketua Komisi III DPR Kahar Muzakir, dan Ketua Komisi XI DPR Melchias Marcus Mekeng.

Dikatakan, pihaknya mengindikasi kasus itu didiamkan penyidik. Padahal, penyidik menduga nilai kerugian negara pada kasus itu sangat besar. Kejagung melalui Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Print-71/F.2/Fd.1/09/2017 yang diterbitkan pada 29 September 2017 dan ditandatangani Jaksa Utama Madya Warih Sadono telah membentuk tim yang terdiri atas enam jaksa untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus dugaan tindak pidana korupsi pada penyimpangan dan manipulasi pembayaran bea masuk (BM) dan pajak dalam rangka impor (PDRI) oleh PT Sido Bangun Plastic Factory (SBPF).

Dalam Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Print-71/F.2/Fd.1/09/2017, Kejagung mensinyalir mantan Kepala Kantor BC Malang Sugeng Apriyanto (sekarang Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis Bea dan Cukai) dan pihak kurator yang ditunjuk PT SBPF diduga telah merugikan penerimaan kas negara Rp22,7 miliar dengan cara memanipulasi pembayaran BM dan PDRI.

“Bapak Presiden Jokowi yang terhormat, pemuda-pemuda Indonesia yang cinta terhadap pemberantasan korupsi sangat menantikan implementasi penegakan hukum yang serius terhadap kasus dugaan korupsi senilai Rp22,7 miliar di Kantor BC Malang. Bagi kami, korupsi merupakan tindak kejahatan luar biasa yang harus segera diusut dan dituntaskan,” tambah Rieke.
Dikatakan Rieke, tanpa menunda-nunda  pihaknya sangat berharap penanganan kasus dugaan korupsi di Kantor Bea dan Cukai Malang tidak jalan di tempat  apalagi dipetieskan.

"Hal ini kami sampaikan kepada Bapak Presiden Jokowi karena sampai saat ini pengusutan kasus tersebut tidak mengalami kemajuan," katanya.

Sejak Kejaksaan Agung menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Print-71/F.2/Fd.1/09/2017 pada tanggal 29 September 2017 hingga sekarang, status kasus tersebut masih di tingkat penyelidikan dan belum dinaikkan ke tingkat penyidikan. Padahal, nilai dugaan kerugian negara seperti disebutkan Kejagung dalam Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Print-71/F.2/Fd.1/09/2017 sangat besar, yakni Rp 22,7 miliar.

"Karena itu kami harap kasus ini bisa dituntaskan," tegas Rieke.

Editor : Laksito Adi Darmono