logo

Formappi Tuding DPR Gagap Hadapi Persoalan Terorisme

Formappi Tuding DPR Gagap Hadapi Persoalan Terorisme

DPR RI
19 Mei 2018 17:00 WIB

Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menyebutkan DPR terlalu lambat dalam pengesahan RUU Terorisme.

"DPR gagap mengahadapi persoalan rakyat. Mereka (DPR) tidak bisa merespon dengan cepat peristiwa-peristiwa yang terjadi saat ini. Padahal mereka telah berkomitmen untuk mengabdikan diri kepada rakyat sebagai wakil rakyat," katanya Jakarta, Sabtu (19/5/2018).

Menurutnya, dalam menentukan prioritas untuk bangsa, DPR selalu kebingungan dalam mengambil sikap. "Bingung menentukan nama UU. Pertama terkait UU Terorisme dan UU Minuman Beralkohol. Saya kira itu kelemahan DPR bersama dengan pemerintah dalam pembuatan legislasi," ujar Lucius.

Selain itu DPR, masyarakat, dan pemerintah dianggap begitu cepat melupakan terkait rentetan teror bom yang terjadi. Dia menilai saat ini masyarakat sibuk mengomentari RUU Terorisme dan DPR dan pemerintah tengah sibuk membahas RUU Terorisme.

"Orang begitu cepat beralih membicarakan soal bagaimana UU Terorisme ini diubah, bagaimana menyiapkan legislasi untuk mengantisipasi teroris ini. Pembicaraan ini membuat kita semua lupa, kurang peduli, kurang prihatin terhadap korban. Akibatnya, kita terjebak dalam permainan DPR dalam menyusun legislasi," kata Lucius.

Terkait Perppu, dia mengatakan dalam pengesahan RUU Terorisme jadi UU Terorisme harusnya pemerintah mendukung DPR, bukan malah berencana membuat Perppu. "Terkait Perppu memang itu kewenangan istimewa selaku presiden. Perppu itu dilakukan presiden karena merasa ada kekosongan hukum. Namun, seharusnya pemerintah sendiri mendukung DPR untuk segera mengesahkan RUU Terorisme ini menjadi UU," ucapnya.

Menkum HAM (Menkumham) Yasonna Hamonagan Laoly mengatakan, masalah dalam pembahasan revisi Undang-undang Terorisme sudah selesai. Semuanya tinggal proses penyelesaian di DPR saja. "Sudah disepakati, definisi sudah selesai. Tinggal bicara dengan DPR," kata Yasonna.

Definisi soal terorisme tak akan sama dengan yang sudah disajikan dalam draft. Namun, dirinya mengatakan, tak ada keraguan lagi dari pihak pemerintah. "Ada perubahan, ada perubahan di kita saja dengan definisi. Tapi pemerintah sudah sepakat," ungkapnya.

Dia pun berharap, pernyataan dari pihak DPR bahwa seminggu bisa selesai, segera terealisasikan. "Kita harapkan, Rabu memang masih pembukaan masa sidang, tapi kita akan langsung komunikasikan," ujarnya. ***

 

Editor : Pudja Rukmana