logo

Mengubah Nasib Buruh yang Sulit Berubah

Mengubah Nasib Buruh yang Sulit Berubah

02 Mei 2018 16:33 WIB

SuaraKarya.id - Oleh: Jusuf Irianto

Pemerintah tampak berupaya keras memperbaiki kesejahteraan buruh. Berbagai kebijakan dikeluarkan untuk memberi perlindungan, memperbaiki upah, memediasi konflik, hingga memastikan hubungan industrial berjalan harmonis melalui pengawasan di bidang ketenagakerjaan. Pemerintah juga berupaya melakukan komunikasi intensif melalui mekanisme hubungan bipartit melibatkan stakeholders kunci yaitu perwakilan buruh dan pengusaha. Negara dengan berbagai cara berupaya selalu hadir mengatasi masalah perburuhan.

Kehadiran pemerintah secara formal ditempuh melalui regulasi yang mengharuskan perusahaan menyediakan sarana pendukung berupa fasilitas kesehatan, kendaraan, bahkan asrama atau tempat tinggal khususnya di kawasan industri. Beberapa waktu berselang, pemerintah juga telah menggelindingkan kebijakan ekonomi IV mengenai Upah Minimum Provinsi (UMP) menggunakan sistem formula dengan mempertimbangkan variabel inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Dengan formula tersebut, dipastikan setiap tahun upah buruh selalu mengalami kenaikan dengan harapan tingkat kesejahteraan pun meningkat.

Pemerintah berpromosi bahwa upaya peningkatan kesejahteraan buruh bersifat komprehensif. Di samping inovasi sistem pengupahan, pemerintah juga menyediakan skema safety net atau jaring pengaman untuk memastikan kelayakan upah buruh, serta pengurangan biaya hidup (living cost) melalui kebijakan sosial bidang kesehatan dan jaminan sosial berupa BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Promosi pemerintah terus berlanjut dengan mengembangkan program perumahan murah serta skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi yang terkena pemutusan hubungan kerja atau berhasrat memulai usaha. Namun demikian ikhtiar komprehensif tersebut tampak belum mampu secara signifikan mengubah keadaan. Nasib buruh relatif stagnan atau bahkan sulit berubah. Berbagai bentuk suara keluh-kesah para buruh masih nyaring terdengar.

Sistem pengupahan inovatif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan ternyata justru dinilai unfair yang melanggar prinsip dasar pengupahan yakni keadilan dan kesetaraan. Pembatasan gerak buruh dalam berbagai kegiatan dan bahkan kriminalisasi terhadap pelaku aksi tuntutan terhadap kebijakan pemerintah seolah merupakan anti-tesis bagi passion pemerintah untuk senantiasa hadir mengayomi kehidupan para buruh.

Uforia para buruh atas pengakuan pemerintah terhadap Hari Buruh yang diperingati setiap 1 Mei sebagai hari libur juga terganggu karena bersifat formalitas dan cenderung seremonial tak menyentuh substansi peningkatan martabat buruh. Meskipun ditetapkan sebagai hari libur, buruh tak memiliki ruang yang cukup nyaman untuk berekspresi menyuarakan kepentingan dan harapannya. Banyak perusahaan yang sudah mulai berani membatasi gerak pekerja sekadar untuk memperingati hari istimewa yang selalu ditunggu setiap tahunnya.

Sayangnya lagi, ada sejumlah pihak atau oknum antiburuh yang cenderung memihak kepentingan pengusaha. Mereka terus menghalangi kegiatan unjuk rasa menuntut hak buruh justru ketika pemerintah tengah menghembuskan nafas demokratisasi dalam hubungan industrial. Gaung suara kepentingan para buruh tertelan oleh isu-isu lainnya yang mendominasi pemberitaan di masyarakat.

Alhasil, mobilitas vertikal kesejahteraan hidup para buruh tidak bergerak dari titik koordinat yang sama menuju tingkat lebih tinggi, karena suara kepentingannya tidak terakomodir secara efektif. Sama dengan nasib yang tak kunjung berubah, tuntutan buruh sebenarnya juga tak pernah berbeda yaitu peningkatan kesejahteraan di samping kebijakan pemerintah yang tidak bersahabat. 

Misalnya peraturan tentang tenaga kerja asing. Untuk itu,  pemerintah harus menemukan short-cut dalam memuluskan implementasi kebijakan yang telah dirumuskankannya. Dalam menetapkan kebijakan pengupahan misalnya, pemerintah harus adil dengan menggunakan asas procedural justice sebagaimana diuraikan John Rawls (2005) dalam bukunya berjudul “A Theory of Justice”.

Setiap keputusan harus benar dan adil yakni dirumuskan secara prosedural dengan melibatkan semua pihak berkepentingan,  sehingga dapat meningkatkan akseptabilitas kebijakan tersebut. Pemerintah juga sebaiknya meninjau kembali kebijakan tentang kemudahan ijin bagi pekerja asing yang jelas-jelas meresahkan masyarakat. Selain prosedural, kebijakan pengupahan harus pula memperhatikan asas distributive justice untuk memastikan besaran upah tidak sekadar bersifat legal namun substansial yakni terdistribusikan secara adil bagi buruh berpretasi dan berkinerja tinggi.

Pemerintah perlu mengatur sistem manajemen pengupahan yang apresiatif terhadap prestasi dan kinerja extraordinary. Sistem ini sangat menguntungkan perusahaan karena tiap pekerja akan berlomba dalam prestasi dipicu harapan memperoleh kompensasi imbalan lebih tinggi. Distributive justice juga berlaku bagi komitmen pemerintah untuk secara adil mendistribusikan pekerjaan yang tersedia di tanah air diprioritaskan bagi kepentingan pekerja Indonesia, bukan untuk warga negara lain.

Pengusaha pun harus akomodatif terhadap aspirasi dan prestasi pekerja dengan mengesampingkan tesis bahwa selalu ada benturan kepentingan dalam hubungan transaksional antara kaum proletar dengan borjuis. Pengusaha juga harus konsisten menerapkan sistem pembinaan dan pengembangan SDM yang memberi nilai tambah bagi peningkatan kesejahteraan dan mutu kehidupan pekerja. Pola bipartit yang sinergis antara buruh-pengusaha dengan mediasi pemerintah harus terus dijaga tak hanya untuk memelihara stabilitas keamanan namun juga memanfaatkan setiap momentum peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Dengan stabilitas keamanan terjaga, investor tak segan menanamkan modalnya. Investasi besar dengan didukung iklim sehat mampu menyerap tenaga kerja berjumlah besar disertai upah yang fair dan mensejahterakan.

(Guru Besar Ilmu Administrasi Negara, FISIP Unair) 

Editor : Yon Parjiyono