logo

Sejumlah Pasal Kontroversial UU MD3 Diketahui Presiden Setelah Disahkan DPR Dan Pemerintah

Sejumlah Pasal Kontroversial UU MD3 Diketahui Presiden Setelah Disahkan DPR Dan Pemerintah

Presiden Jokowi (Ist)
14 Maret 2018 23:47 WIB

Penulis : Pudja Rukmana

SuaraKarya.id - JAKARTA: Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku tidak mendapatkan laporan soal adanya sejumlah pasal kontroversial dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Akibatnya, Jokowi baru mengetahui soal adanya pasal-pasal kontroversial setelah undang-undang tersebut disahkan bersama antara DPR dan pemerintah.

Menurut Presiden Jokowi, saat pembahasan revisi UU MD3, situasinya berkembang, banyak sekali permintaan pasal-pasal baru. Diduga karena situasi dinamika politik di DPR yang berlangsung begitu cepat itulah, Menkumham Yasonna Laoly tidak sempat melaporkannya ke Presiden. 

"Dan, menteri memang sama sekali tidak melaporkan ke saya," kata Jokowi kepada wartawan di Serang, Banten, Rabu (14/3/2018) seperti dikutip dari Kompas Tv. "Pak Menkumham (Yasonna Laoly) menyampaikan ke saya bahwa, 'Pak, itu sudah kita potong lebih dari 75 persen'. Jadi memang dinamika di DPR kan sangat panjang dan sangat cepat sekali," ujarnya pula 

Lebih jauh Presiden menjelaskan bahwa pembahasan UU MD3 antara DPR dan pemerintah berlangsung sangat dinamis. Jokowi pun menyadari situasi yang berkembang di DPR dan sangat cepat sekali hingga tidak memungkinkan Menkumham Yasonna Laoly menelepon Presiden untuk memberitahukan point-point UU MD3 yang direvisi.

Yang jelas, pada akhirnya Presiden memang merasa berada dalam posisi yang tidak mungkin untuk menerima hasil pembahasan revisi UU MD3 namun karena situasi dinamika politik yang melingkupi akhirnya bergulir begitu saja. 

Pasal-pasal dalam UU MD3 yang menuai polemik lantaran dinilai mengancam kebebasan berpendapat dan demokrasi, yakni Pasal 73 yang mengatur tentang menghadirkan seseorang dalam rapat di DPR atas bantuan aparat kepolisian.

Ada juga Pasal 245 yang mengatur angota DPR tidak bisa dipanggil aparat hukum jika belum mendapat izin dari MKD dan izin tertulis dari Presiden.

Terakhir, yakni Pasal 122 huruf k yang mengatur kewenangan MKD menyeret siapa saja ke ranah hukum jika melakukan perbuatan yang patut diduga merendahkan martabat DPR dan anggota DPR. ***

Editor : Pudja Rukmana