logo

Ogah Dianggap Dukung Penuh, Jokowi Tak Tandatangani UU MD3

Ogah Dianggap Dukung Penuh, Jokowi Tak Tandatangani UU MD3

Presiden Jokowi (Ist)
14 Maret 2018 23:18 WIB

Penulis : Pudja Rukmana

SuaraKarya.id - JAKARTA: Bila berubah pikiran, sekitar setengah  jam lagi, Kamis (15/3/2018) sampai  pukul 00.00 WIB, Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih punya waktu untuk mengkaji dan mempertimbangkan kembali mau menandatangani Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) atau tidak. 

Sampai Rabu (14/3/2018) malam ini, Presiden belum menandatangani lembar pengesahan UU MD3 setelah UU itu disahkan DPR dan pemerintah, 30 hari lalu. Tampaknya Presiden memang sudah kekeuh untuk tidak menandatanganinya karena menangkap keresahan masyarakat terkait adanya pasal-pasal kontroversial dalam UU tersebut.

"Kenapa saya tidak tandatangani, saya menangkap keresahan yang ada di masyarakat," kata Jokowi kepada wartawan di Serang, Banten, Rabu (14/3/2018).

Sebelumnya, Jokowi mengaku masih mengkaji apakah akan menandatangani UU MD3 atau tidak akibat polemik yang muncul di publik. Jokowi mengakui bahwa menandatangani atau tidak itu akan menuai konsekuensi yang sama, yaitu tetap sahnya UU MD3 tersebut. Namun, ia tidak ingin jika menandatangani UU tersebut, dianggap sebagai mendukung penuh.

"Saya tandatangani, nanti masyarakat menyampaikan, wah ini mendukung penuh. Enggak saya tandatangani juga itu (UU MD3) tetap berjalan. Jadi masih dalam kajian ya," kata Jokowi, beberapa waktu lalu.

Seperti diinformasikan Kompas TV, pasal-pasal dalam UU MD3 yang menuai polemik lantaran dinilai mengancam kebebasan berpendapat dan demokrasi, yakni Pasal 73 yang mengatur tentang menghadirkan seseorang dalam rapat di DPR atas bantuan aparat kepolisian.

Ada juga Pasal 245 yang mengatur angota DPR tidak bisa dipanggil aparat hukum jika belum mendapat izin dari MKD dan izin tertulis dari Presiden.

Terakhir, yakni Pasal 122 huruf k yang mengatur kewenangan MKD menyeret siapa saja ke ranah hukum jika melakukan perbuatan yang patut diduga merendahkan martabat DPR dan anggota DPR. ***

Editor : Pudja Rukmana