logo

Perputaran Uang Anjlok Imbas Bisnis Online Dan Pilkada 2018

Perputaran Uang Anjlok Imbas Bisnis Online Dan Pilkada 2018

Pengamat Ekonomi Bambang Budiarto
15 Maret 2018 00:04 WIB

Penulis : Andira

SuaraKarya.id - Maraknya pertumbuhan toko ritel berjejaring bukan pemicu utama lesunya dunia bisnis ritel yang dialami para pelaku usaha kelas menengah ke bawah. Sebaliknya, bisnis online dan era pilkada 2018 justru banyak mendorong rendahnya perputaran uang di Tanah Air. 

Menurut Pengamat Ekonomi Universitas Surabaya (Ubaya), Bambang Budiarto, era pilkada kali ini aturannya dibuat terlalu ketat.  "Imbasnya, bisnis barang logistik terkait kampanye yang di masa lalu terkesan sangat jor-joran, kali ini cenderung sepi,"  ujarnya saat ditemui di kantornya, Selasa (13/3/2018).

Padahal selama ini, kata dia, era pilkada selalu memicu perputaran uang yang lebih pesat di masyarakat. Tapi imbas pengetatan aturan, pilkada kali ini tidak terlalu banyak dinikmati oleh para pelaku usaha yang terkait logistik kampanye dan pebisnis  ikutannya.

Pihaknya juga menyoal bisnis online yang diyakini ikut menekan perputaran uang di masyarakat.

 "Pemerintah harus segera  bertindak untuk menyelamatkan masyarakat," ujar Sekretaris Umum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Surabaya  tersebut.

Bambang tidak mempersoalkan pesatnya kemajuan teknologi untuk mendukung dunia perdagangan secara online. Sebaliknya dia mempermasalahkan barang yang diperdagangkan itu, ternyata mayoritas merupakan produk luar daerah setempat dan bahkan banyak  menawarkan produk impor. Imbasnya, keberadaan bisnis online tidak banyak mendorong perputaran uang di sebuah daerah.

Pihaknya  berharap pemerintah membuat regulasi seperti  yang saat ini mulai diberlakukan dalam angkutan online. "Kami  ingin kebijakan yang diterapkan ke transportasi online ini, juga dibuat untuk bisnis online agar kita tidak terlalu banyak digerojok produk-produk dari luar," ujanya.

Di sisi lain, toko ritel berjejaring yang kerap dituding sebagai pemicu bangkrutnya pedagang pasar tradisional, juga dinilai salah kaprah. "Kami sudah pernah menerjunkan mahasiswa untuk melakukan riset, ternyata pasar keduanya jauh berbeda," ujarnya.

Mereka yang terbiasa berbelanja ke pasar tradisional, lanjut dia, tidak tertarik untuk mendatangi toko ritel berjejaring seperti  Indomart dan Alfamart.

 Sebaliknya, mereka yang sudah terbiasa belanja di Indomart dan Alfamart, enggan masuk pasar  karena alasan kotor, becek dan sebagainya," ujarnya.

           Rendah

Dalam kesempatan itu dia mempersoalkan getolnya penanangan kasus korupsi yang ikut mempengaruhi rendahnya perputaran uang di wilayah pedesaan. "Saat ini memang ada alokasi dana desa (ADD), tapi dana itu tak akan ada manfaatnya kalau tidak digunakan," ujarnya.

Daripada duduk di kursi pesakitan sebagai tersangka kasus korupsi, para kepala desa pilih cari aman. Mereka enggan mengambil  jatah pemerintah yang sebetulnya bermakna besar untuk memajukan kesejahteraan warganya.

Kalau dana itu diambil dan digunakan untuk pembangunan fisik, pekerja yang menganggur bakal dilibatkan, yang berujung pada peningkatan pendapatan.

 Belum lagi para pedagang material dan warung makan yang akan ikut menikmati berkah dari proyek  infrastruktur yang sedang digarap desa tersebut.

Bukti sukses menariknya anggaran untuk pembangunan dia contohkan dari janji manis salah satu calon bupati petahana di salah satu daerah di Jatim.

 "Berbeda dengan kebanyakan calon kepala daerah yang menjanjikan dana untuk tiap desa yang sebetulnya sudah ada lewat program dana desa, sang kandidat ini pilih menjanjikan dana untuk RT," ujarnya.

Janji realisasi Program Pemberdayaan Masyarakat (Prodamas) atau yang lebih dikenal dengan program Rp50 Juta per RT per tahun iitu lebih mengena karena imbasnya lebih bisa dirasakan. "Oleh perangkat RT, dana itu bisa digunakan untuk kepentingan macam-macam yang syaratnya harus melibatkan masyarakat di lingkungan RT setempat," ujarnya.

Agar dana desa bisa mendorong perputaran uang seperti halnya Prodamas, Bambang berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi  aturan  main yang jelas dan bisa dipahami para perangkat desa. Selama ini, para kepala desa tak mau dibikin repot  berurusan dengan hukum, hanya karena salah ambil bahan bangunan menggunakan dana desa.

Dia kemudian mencontohkan program undian berhadiah berlabel Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah (SDSB) yang menawarkan hadiah Rp1 miliar. Perputaran uang akan langsung terjadi di sekitar warga yang menang undian tersebut.

Orang kaya dadakan itu akan merenovasi rumahnya yang dirasakan kurang layak. Imbasnya akan dirasakan para pedagang bahan bangunan dan para buruh bangunan di wilayah setempat.

Dia juga akan menyisihkan sebagian hadiahnya untuk membantu mempermulus infrastruktur jalan desa atau menyumbang pembangunan tempat ibadah. Imbasnya juga akan melebar dan dirasakan oleh banyak orang. "Alokasi dana desa harusnya juga bisa seperti ini, dirasakan oleh semua orang," tegasnya.

Pada bagian lain, Bambang juga menjelaskan tentang fenomena car free day yang belakangan banyak dimanfaatkan para kepala daerah untuk mendorong perputaran uang. Pejabat yang paham soal ini, beramai-ramai membuat car free day karena misinya untuk meningkatkan perputaran uang.

Dalam kondisi normal, lanjut dia, banyaknya pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di suatu tempat sebetulnya merupakan  pertanda bagus kalau dilihat dari tataran ekonomi makro. Soal kemudian memicu kemacetan di jalanan, itu beda  lagi persoalannya dan menjadi tanggungjawab Satpol PP untuk menertibkannya.

Kepala daerah yang paham kondisi ini, mencarikan solusi lewat car free day. Wajar, bila belakangan banyak daerah menggelar car free day. Bahkan lucunya, kawasan yang kondisi jalanannya tidak terlalu padat juga dibikin car free day karena misinya untuk mendorong perputaran uang.***

Editor : Dwi Putro Agus Asianto