logo

KPK Tolak Permintaan Tunda Proses Hukum Peserta Pilkada, Intervensi Pemerintah Langgar UU KPK

KPK Tolak Permintaan Tunda Proses Hukum Peserta Pilkada, Intervensi Pemerintah Langgar UU KPK

Foto ilustrasi (Ist)
13 Maret 2018 22:32 WIB

Penulis : Pudja Rukmana

SuaraKarya.id - JAKARTA: Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengatakan, KPK tidak dapat memenuhi permintaan pemerintah untuk menunda proses hukum terhadap peserta pilkada. "Ya kita tidak bisa memenuhi, karena itu bertentangan dengan keadilan sebagai supremasi hukum yang harus diangkat tinggi-tinggi," kata Saut, lewat pesan singkat, Selasa (13/3/2018) seperti dikutip dari Kompas.com.

Pemerintah melalui Menteri Koodinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto sebelumnya meminta KPK untuk menunda proses penyelidikan, penyidikan, dan pegajuan peserta pilkada sebagai saksi atau tersangka. Pemerintah mengambil sikap atas pernyataan KPK yang menyatakan ada beberapa calon peserta pilkada yang hampir menjadi tersangka.

Hal itu disampaikan Wiranto usai menggelar rapat koordinasi khusus (rakorsus) Pilkada Serentak 2018 bersama KPU dan Bawaslu. Rakorsus pilkada itu dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Ketua KPU Arief Budiman, dan Ketua Bawaslu Abhan.

Beberapa hal dibahas, antara lain terkait rencana KPK menetapkan tersangka para calon kepala daerah yang terlibat korupsi. "Kalau sudah ditetapkan sebagai pasangan calon menghadapi pilkada serentak, kami dari penyelengara minta ditunda dulu," ujar Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (12/3/2018).


Pengaruhi Pilkada


Permintaan Menko Polhukam Wiranto kepada KPK agar menunda pengumuman dan penetapan tersangka terhadap calon kepala daerah menjelang Pilkada Serentak 2018 dianggap sebagai bentuk intervensi. Pemerintah seakan ikut campur dan memaksa lembaga antirasuah itu menuruti keinginannya.

"Dari sisi pemerintah, kalau minta ini ditunda berarti ada situasi dimana intervensi itu terjadi, padahal KPK adalah lembaga yang tidak bisa diintervensi menurut undang-undang," ujar Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo Selasa (13/3/2018, seperti dikutip dari iNews.id.

Dia menjelaskan, dalam UU Nomor 30 Pasal 3 Tahun 2002, KPK adalah lembaga yang bersifat independen. Dalam proses kerjanya, KPK harus bebas dari pengaruh kekuasaan manapun termasuk pemerintah. "Jika pemerintah melakukan intervensi, berarti melanggar UU KPK dan itu seharusnya menjadi komitmen pemerintah untuk tidak mengintervensi KPK," kata Adnan.


Seperti diberitakan sebelumnya, Wiranto mengatakan bahwa penetapan status hukum terhadap kandidat akan berpengaruh pada pelaksanaan pilkada dan pemilu. Hal itu dikhawatirkan bisa masuk ke ranah politik dan mempengaruhi perolehan suara juga berpengaruh ke partai dan tim pendukung.

Menurut dia, tidak berlebihan jika penyelenggara pemilu meminta kepada KPK agar melakukan penundaan. Setelah pilkada, KPK dipersilakan untuk melanjutkan proses penyidikannya. Dia juga mengatakan, Mendagri Tjahjo Kumolo dan penyelenggara pemilu sudah berbicara dengan KPK.

Terhadap permintaan itu, pimpinan KPK belum memberikan respons. Juru Bicara KPK yang dimintai konfirmasi juga tak memberi penjelasan. ”Tunggu pimpinan,” katanya.

Sebelumnya Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, sejumlah calon kepala daerah, 90 persennya berpotensi menjadi tersangka. Agus memastikan calon kepala daerah tersebut adalah petahana atau mantan kepala daerah yang kembali bertarung di Pilkada 2018.

Sebagaimana diketahui, menjelang pilkada 2018, KPK telah menangkap tangan sejumlah kepala daerah yang maju lagi sebagai calon kepala daerah. Mereka antara lain, Bupati Ngada Marianus Sae, Bupati Lampung Timur Mustafa, Bupati Subang Imas Aryumningsih, Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko, serta Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra dan ayahnya, Asrun (mantan Wali Kota Kendari yang maju sebagai cagub Sulawesi Tenggara). ***

Editor : Pudja Rukmana