logo

Inilah Tujuh Penjabat Sementara Yang Dilantik Gubernur Jawa Barat

Inilah Tujuh Penjabat Sementara Yang Dilantik Gubernur Jawa Barat

Pelantikan tujuh penjabat sementara Bupati dan Wali Kota yang digelar di Aula Barat Gedung Sate Bandung, Rabu (14/2/2018
14 February 2018 23:51 WIB
Penulis : Muhajir Aji

SuaraKarya.id - BANDUNG: Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan (Aher) melantik Penjabat Sementara (Pjs) Bupati dan Wali Kota untuk tujuh daerah di Jabar.

Pelantikan tujuh penjabat sementara Bupati dan Wali Kota yang digelar di Aula Barat Gedung Sate Bandung, Rabu (14/2/2018) ini merupakan amanat dari formulir Menteri Dalam Negeri No T.131/1209/OTDA tanggal 12 Februari 2018 yang mengamanatkan agar Gubernur segera melaksanakan pengukuhan penjabat sementara Bupati dan Walikota paling lambat tanggal 14 Februari 2018.

Ke tujuh penjabat sementara yang dilantik adalah sebagai berikut:

1. Dr H.M Solihin, M.Si (Asisten Administrasi Setda Provinsi Jabar) menjadi Pjs. Walikota Bandung. Sesuai Kepmendagri nomor 131.32-238 tahun 2018 tentang penunjukan penjabat sementara Walikota Bandung, berlaku dari tanggal 15 Februari 2018 - 23 Juni 2018.

2. R. Ruddy Gandakusuma SH, MH (Kepala Bakesbangpol Jabar) menjadi Pjs. Walikota Bekasi. Sesuai Kepmendagri nomor 131.32-239 tahun 2018 tentang penunjukan penjabat sementara Walikota Bekasi, berlaku dari tanggal 15 Februari 2018 - 10 Maret 2018.

3. Ir. H. Sumarwan Hadi Sumarto (Kepala BKD Jabar) menjadi Pjs. Bupati Sumedang.

Sesuai Kepmendagri nomor 131.32-240 tahun 2018 tentang penunjukan penjabat sementara Bupati Sumedang, berlaku dari tanggal 15 Februari 2018 - 23 Juni 2018.

4. Drs. H. Dadi Iskandar, MM (Kabiro Yanbangsos Setda Provinsi Jabar) menjadi Pjs. Bupati Subang. Sesuai Kepmendagri nomor 131.32-241 tahun 2018 tentang penunjukan penjabat sementara Bupati Subang, berlaku dari tanggal 15 Februari 2018 - 23 Juni 2018.

5. Ir. Deddy Mulyadi (Kepala BKPP Wilayah 4 Provinsi Jabar) menjadi Pjs. Bupati Ciamis.

Sesuai Kepmendagri nomor 131.32-242 tahun 2018 tentang penunjukan penjabat sementara Bupati Ciamis, berlaku dari tanggal 15 Februari 2018 - 23 Juni 2018.

6. Ir. H. Koesmayadi Tatang Padmadinata (Asisten Pemerintahan Hukum dan kesejahteraan Sosial Setda Pemprov Jabar) menjadi Pjs. Bupati Garut. Sesuai Kepmendagri nomor 131.32-243 tahun 2018 tentang penunjukan penjabat sementara Bupati Garut, berlaku dari tanggal 15 Februari 2018 - 23 Juni 2018.

7. Dr. H. Dedi Taufikurohman, M.Si (Kadishub Jabar) menjadi Pjs. Walikota Cirebon. Sesuai Kepmendagri nomor 131.32-269 tahun 2018 tentang penunjukan penjabat sementara Walikota Cirebon, berlaku dari tanggal 15 Februari 2018 - 16 April 2018.

Dalam amanatnya Gubernur Aher menekankan agar tujuh penjabat sementara ini harus mampu menjalankan tugas seperti Kepala Daerah definitif sebelumnya. Sesuai Undang-undang, kepala daerah bertugas menjalankan roda pemerintahan, melayani masyarakat dan menjamin rasa aman.

"Jalankan tugas sebagaimana tugas Bupati atau Wali Kota sebagaimana mestinya dan harus sama persis tugasnya sebagaimana seharusnya dalam melayani publik, tugas administrasi, menjamin rasa aman yang sesuai dengan Undang-Undang," ucap Aher.

Menurutnya, proses penunjukan penjabat sementara ini telah ditempuh sesuai ketentuan pasal 5 Permendagri No 1 tahun 2018 yang diawali dengan mekanisme pengusulan calon penjabat sementara dari Gubernur kemudian ditunjuk dan ditetapkan oleh Mendagri.

"Alhamdulillah sudah dilaksanakan hari ini sehingga tidak akan terjadi kekosongan jabatan selama Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menjalani cuti di luar tanggungan negara saat kampanye sehingga menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masing-masing Kabupaten dan Kota," ujarnya.

Aher menjelaskan, ketika di Kabupaten atau Kota tidak ada salah satu diantara Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota karena ikut kontestasi Pilkada serentak, maka harus ada penjabat sementara. Tetapi bila di suatu daerah salah satu kepala daerahnya mencalonkan diri tetapi yang satu laginya tidak, maka tidak perlu ada penjabat sementara.

Sesuai ketentuan, syarat bagi seseorang yang ditunjuk menjadi penjabat sementara adalah harus pejabat Eselon II dari Pemprov dan punya pengalaman mengelola dinas atau biro di bidang pemerintahan.

"Saya lihat ke tujuh ini semuanya memenuhi syarat punya pengalaman mengelola pemerintahan. Yang mengusulkan tentu Gubernur, bisa dari Pemprov atau pusat," jelasnya.

Selain itu, Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara, Polri, Kodim ataupun yang berkaitan dengan seluruh unsur Muspida agar bersikap netral, tidak menunjukan hal hal yang berbau politik dalam masa masa kampanye untuk kepala daerah, agar ternilai bahwa Pemilukada di Provinsi Jawa Barat berjalan lancar seperti yang telah di lakukan pada Pemilukada serentak sebelumnya yang berjalan secara lancar.

 

Editor : Dwi Putro Agus Asianto