logo

OTT Bupati Subang, Pihak Perantara Dijanjikan Rp3 Miliar

OTT Bupati Subang, Pihak Perantara Dijanjikan Rp3 Miliar

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam keterangan pers di gedung KPK, Rabu, (14/2/2018) malam. (Foto: Aji/SuaraKarya.id)
14 February 2018 23:29 WIB
Penulis : Muhajir Aji

SuaraKarya.id - JAKARTA: Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan mengungkapkan peristiwa Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang terjadi pada Rabu, (14/2/201) dini hari, diduga adanya menerima sesuatu dari pihak swasta atau para pengusaha terkait dengan pengurusan perizinan di lingkungan Pemkab Subang yang diajukan dua perusahaan antara lain PT ASP dan PT PBM senilai total Rp1,4 miliar.

“Pemberian suap diduga untuk mendpatkan izin untuk membuat pabrik atau tempat usaha di kabupaten Subang. Karena daerah tersebut banyak pabrik dan perusahaan lainnya,” ujar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam keterangan pers di gedung KPK, Rabu, (14/2/2018) malam.

Pemberian suap tersebut diberikan kepada orang dekat Bupati sebagi pengepul dana. Diduga komintem fee awal yang diberikan kepada perantara adalah Rp4,5 miliar. Sedangakan komitmen fee antara Bupati dan perantara adalah Rp1,5 miliar.

“Ini kita lihat jumlahnya paling banyak di perantaranya, yaitu Rp3 miliar,” turutnya.

Sebagian uang yang diterima diduga dimanfaatkan untuk kepentingan kampanye Bupati. Selain uang Bupati juga menerima fasilitas terkait pencalonannya, antara lain berupa pemasangan baliho dan sewa kendaraan untuk kebutuhan kampanye.

Untuk kepentingan dalam perkara ini telah dilakukan penyegelan tempat dan aset antara lain, diruang kerja rumah dinas Bupati Subang. Termasuk di rumah pengusaha. Kemudian ruang kerja kanor ASP dan MTH.

“Setelah dilakukan penahanan 1x24 jam dilakukan gelar perkara tadi, disimpulkan telah terjadinyatindak pidana korupsi, yaitu menerima hadiah atau janji oleh Bupati Subang secara bersama-sama terkait pengurusan perizinan dilingkungan Pemkab Subang,” ujarnya.

Kemudian, kata dia, KPK meningkatkan status perkara tersebut ke tahap penyidikan serta menetapkan 4 orang tersangka yaitu, sebagai pemberi adalah  (MTH), dan sebagai penerimanya adalah IA yang merupakan Bupati Subang, kemudian D dan ASP merupakan kabid dan kasi perizinan pelayanan terpadu satu pintu.

“Adapun pasal yang disangkakan adalah sebagai pemberi melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf  b pasal 13 undang-undang nomor 31 1999, sebagaimana diubah dengan Tipikor No 30 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP. Dan sebagai pihak diduga sebagai penerima IA, bersama D dan ASP, disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b melanggar Pasal 11undang-undang nomor 31 1999, sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 30  Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP,” kata Basaria.

Sebelumnya, tim satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lokasi yang berbeda yaitu di Subang, dan Bandung, Jawa Barat, pada Rabu (14/2/2018) dini hari.

Dalam operasi tersebut KPK mengamankan delapan orang  salah satunya adalah Imas Aryumningsih (IA), merupakan Bupati Subang periode 2017-2018. Dimana sebelumnya yang bersangkutan adalah wakil bupati.  yang bupati sebelumnya diciduk oleh KPK.

Selain itu KPK juga mengamankan (D) dan (MTH) yang merupakan pihak swasta dan (ASP), selaku kepala bidang perizinan pelayanan terpadu satu pintu dan (S), kasi perizinan di kantor yang sama. Selain itu, KPK juga mengamankan dua ajudan dan seorang sopir dari bupati den total keseluruhan 8 orang.

Editor : Gungde Ariwangsa SH