logo

Sertifikasi 3.300 Kapling Tanah Di Sorong Terhalang Hutan Produksi

Sertifikasi 3.300 Kapling Tanah Di Sorong Terhalang Hutan Produksi

Hendry Sugianto SH
14 Februari 2018 23:29 WIB

Penulis : Yacob Nauly

SuaraKarya.id -  AIMAS:  Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan, Henry Sugiyanto, SH,  mengatakan, pihaknya agak kesulitan untuk  membuat sertifikasi 3.300 kapling tanah di Kabupaten Sorong karena terhalang  oleh hutan produksi .

Untuk tahun 2018 ini BPN Sorong mendapat jatah 3.300 sertifikat tanah untuk 3300 bidang . “Saat ini  memang agak sulit untuk mendapatkan lahan  hingga 3.300 kapling itu karena  lahan yang sangat terbatas ,”kata Hendry  kepada Suara Karya di Aimas, Rabu (14/2/2018).

Dikatakannya, untuk Kabupaten Sorong  ada 12  kelurahan yang  mengusahakan lahan untuk disertifikasi. Pihak BPN selalu berkoordinasi dengan Pemda setempat untuk mengupayakan lahan bagi warga untuk  disertifikasi secara gratis.

Meski demikian, pihaknya  mengaku akan terus berupaya agar 3300 kapiling tanah itu bisa didapat dari Pemda melalui kelurahan-keluarahan yang ada di kabupate ini pada  tahun 2018 ini.

Sedangkan dalam rangka  memanfaatkan tanah yang diklaim sebagai  hutan produksi, dalam waktu dekat ini ada tim yang menyelesaikan masalah itu.

Pasalnya, banyak pemilik tanah ulayat di Kabupaten Sorong mengeluh karena mereka merasa hak mereka diabaikan pemerintah.

Dalam waktu dekat ini, ada tim yang dibentuk berdasarkan  Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan . Dengan nomor SK.1095/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/3/2017.

Tim itu bertugas dalam penataan hutan yang di dalamnya  terdiri para stakeholder dari instansi terkait, yang diketuai oleh Kepala  Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVII. Tim tersebut yang kemudian akan menentukan kawasan mana yang pantas untuk menjadi garapan warga.

Sedangkan menyangkut pengutan di BPN Kabupaten Sorong, hingga kini tak ada laporan mengenai penyalahgunaan wewenang  pada instansi ini. “Pokoknya, kalau ada pungutan liar silakan  melaporkannya ke  Polisi atau ke kantor BPN Sorong,”kata Hendri.

Pengurusan untuk mendapat sertifikat gratis dari pemerintah melalui BPN, tidak dibayar satu peserpun.

“Untuk pengurusan Prona, pemilik tanah berurusan langsung ke BPN guna proses administrasi, kemudian peninjauan lapangan. Setelah melalui observasi yang cermat dari BPN, dan tim mengatakan memenuhi syarat, maka pemilik tanah berhak menerima sertifikat gratis tersebut, tanpa bayar,”kata Henry Sugiyanto SH, kepada Suara Karya di Aimas, Rabu.

Menurut  Henry, pihaknya juga sudah menyampaikan masalah ini kepada Lurah dan Distrik (kecamatan) setempat. Kepada Lurah atau Distrik yang ternyata menarik uang dari pemilik sertifikat gratis, pelakunya dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

Sebenarnya, semua orang pasti tahu bahwa  paket prona ini diperuntukkan bagi rakyat Indonesia  yang kurang mampu.

Warga Aimas Kabupaten Sorong, Sobirin, mengaku, masyarakat daerah ini  sudah banyak yang memiliki sertifikat gratis program Prona tersebut.

“Setahu saya, warga Aimas, seluruhnya sudah punya sertifikat tanah, baik melalui Prona  mau pun mengurus sendiri. Meski, tanah-tanah yang terlihat masih kosong belum ditumbuhi tanaman, tapi sepertinya sudah disertifikasi seluruhnya,”kata Sobirin.

Menurut Sobirin, ia dan sejumlah warga Aimas yang mengurus Prona untuk sertifikat gratis tersebut tidak  dipungut biaya oleh BPN Kabupaten Sorong. ***

Editor : Gungde Ariwangsa SH