logo

BNI Secara Resmi Menjadi UPZ Baznas

BNI Secara Resmi Menjadi UPZ Baznas

Ketua Baznas Bambang Soedibyo bersama Wakil Ketua Zainulbahar Noor, Dirut BNI Achmad Baiquni, Direktur Eksekutif Bamuis BNI Sudirman, Direktur Kepatuhan dan Risiko Perusahaan Imam Budi Sarjito, Deputi Baznas M. Arifin Purwakananta saat penyerahan SK pembentukan UPZ Baznas-BNI (Sofyan/SK.id)
14 Februari 2018 21:40 WIB

Penulis : AG. Sofyan

SuaraKarya.id - JAKARTA: Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), secara resmi menjadi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

Surat Keputusan (SK) pembentukan UPZ BNI diserahkan langsung Ketua Baznas Prof Bambang Soedibyo di Wisma BNI, Gedung Kantor Pusat BNI Jakarta.

"Alhamdulillah hari ini, Rabu, 14 Februari, BNI sudah menjadi UPZ Baznas. Bergabungnya bank BUMN kebanggaan bangsa ini semakin memperkuat Baznas dalam upaya memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan di negeri ini," ujar Ketua Baznas, Bambang Sudibyo saat menyerahkan SK pembentukan UPZ Baznas-BNI, Jakarta, Rabu (14/2/2018).

Bambang Sudibyo didampingi Wakil Ketua Dr. Zainulbahar Noor, Dirut BNI Achmad Baiquni, Direktur Eksekutif Bamuis BNI Sudirman, Direktur Kepatuhan dan Risiko Perusahaan Imam Budi Sarjito, Deputi Baznas M. Arifin Purwakananta, Kadiv Pengumpulan UPZ Faisal Qosim, dan Kabag Pengembangan UPZ Baznas, Agus Siswanto.

Bambang mengatakan, BNI layak menjadi contoh bagi BUMN lainnya dalam mengelola zakat dari karyawan-karyawannya.

"Alhamdulillah, BNI bisa menjadi contoh dan teladan yang baik bagi BUMN lain dalam pengelolaan zakat karyawannya," ujar mantan Menkeu ini.

Bambang menjelaskan untuk mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan, selama ini Baznas telah membangun sinergi program bersama Baznas daerah serta LAZ nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Sekjen World Zakat Forum (WZF) ini optimistis bahwa upaya seluruh pihak, baik perorangan, lembaga swasta maupun BUMN, saat ini sudah memasuki era kebangkitan zakat di Indonesia. Karena, menurutnya, selain diakomodasi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) melalui Program Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), zakat kini sudah masuk ke dalam rencana besar Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (AKSI).

"Tak hanya itu, manajemen Baznas juga telah dimodernisasi lewat penerapan ISO 9001:2015, sehingga semakin profesional, amanah, transparan dan akuntabel," katanya.

Selain itu, Baznas telah menyiapkan sertifikasi bagi para amil. .

"Ini untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam rangka menggapai misi Baznas menjadi pengelola zakat terbaik di dunia," ucapnya.

Sedangkan BNI yang didirikan sejak 5 Juli 1946, telah membentuk Bamuis BNI pada 5 Oktober 1967 untuk menghimpun dana zakat dari kalangan masyarakat. Yayasan ini didirikan oleh tokoh-tokoh terkemuka di Indonesia, di mana salah satu konseptornya adalah Buya Hamka.

Pada 31 Desember 1998, BNI mengubah akte notarisnya, dengan tujuan agar bisa menyalurkan zakat, infak, sedekah ke pegawai BNI yang kurang mampu dan masyarakat umum, serta menghimpun zakat dari pegawai BNI dan pensiunan BNI yang dhuafa.

Pegawai BNI yang gajinya di atas UMR tersebut kemudian diwajibkan untuk mengeluarkan zakat dengan dipotong gaji secara langsung sebanyak 2,5 persen.

Namun, pada waktu itu, jika ada yang keberatan maka harus membuat surat pernyataan dengan disertai alasannya.

Setelah zaman reformasi, kemudian kebijakan tersebut diubah dengan cara yang lebih demokratis.

Saat ini, justru pegawai yang ingin berzakat yang harus membuat surat pernyataan untuk dipotong gajinya sebagai zakat.

Sementara, jumlah pegawai BNI sendiri saat ini ada sekitar 18 ribu di Indonesia, di mana 40 persen sudah menyalurkan zakat***