logo

Ditawari Kemudahan, Inggris Ingin Tingkatkan Investasi Di Indonesia

Ditawari Kemudahan, Inggris Ingin Tingkatkan Investasi Di Indonesia

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto didampingi oleh Direktur Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional I Gusti Putu Suryawirawan (kanan) berfoto bersama Executive Director of BritCham Indonesia Chris Wren (tiga kanan), BritCham Board Member Heru Dewanto (empat kanan), serta Chairman of BritCham Indonesia Ainsley Mann, di Jakarta, Selasa (13/2/2018). (dok. Kemenperin)
13 February 2018 16:52 WIB
Penulis : Laksito Adi Darmono

SuaraKarya.id -JAKARTA: Kementerian Perindustrian mendorong para pelaku usaha Inggris yang tergabung dalam Kadin Inggris (British Chamber/BritCham) untuk memperluas usaha dan menambah investasinya di Tanah Air.

“Sebagian dari mereka sudah ada yang investasi di Indonesia. Kami berharap, melalui BritCham, kerja sama perdagangan Indonesia dan Inggris ikut meningkat. Jadi, targetnya adalah kita ekspor yang tidak diproduksi di Inggris, dan yang mereka ingin masukkan ke Indonesia juga compatible,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto usai Breakfast Meeting “British Chamber of Commerce Ministerial Series” di Jakarta, Selasa (13/2/2018).

Pada pertemuan itu, Menperin menyampaikan, sejumlah pelaku usaha Inggris memberikan masukan dan apresiasi kepada pemerintah Indonesia yang telah berupaya menciptakan iklim investasi yang baik dalam pengembangan sektor industri. “Ada beberapa masukan terkait dengan industry value chain agar industri kita semakin kompetitif di tingkat global,” tuturnya.

Selain itu, terkait upaya pemerintah Indonesia yang sedang memacu program pendidikan vokasi serta kegiatan penelitian dan pengembangan di dalam negeri, para pelaku usaha Inggris pun mengharapkan agar hal itu dilakukan secara konsisten guna mendukung daya saing industri.

“Kemudian, mereka juga menanyakan keterkaitan sektor industri dan energi. Itu yang menjadi salah satu tantangan yang ada, pertumbuhan sektor industri harus bisa compatible dengan sektor energi,” ujarnya.

BritCham mengapresiasi langkah Kemenperin dalam menjalankan kebijakan hilirisasi di sektor industri mineral, guna menciptakan nilai tambah sumber daya alam di Indonesia. “Baja misalnya, saat ini sangat diperlukan untuk menunjang di berbagai sektor, seperti industri konstruksi,” kata Airlangga.

Menperin menyampaikan dalam forum, industri logam di Indonesia telah memasuki era baru dengan kemampuan memroduksi aluminium dari bauksit serta carbon steel dan stainless steel. Pada akhir 2018, industri di Indonesia akan memroduksi crude stainless steel hingga 4 juta ton. Jumlah tersebut menyamai kapasitas produksi aluminium di seluruh daratan Eropa. 

Untuk itu, Menperin menawarkan kepada para anggota BritCham agar dapat melakukan ekspansi atau membangun pabrik baru di beberapa kawasan industri yang telah dibangun, terutama di luar Pulau Jawa. Di antaranya kawasan industri Sei Mangkei, Sumatera Utara yang berbasis pada pengembangan industri pengolahan kelapa sawit.

Di Sulawesi, ada klaster industri logam seperti kawasan industri Bantaeng dan Konawe. Sedangkan, yang berbasis petrokimia ada di Bintuni, dan di Masela.

Menperin menambahkan, alasan utama mengapa investor asing berminat menanamkan investasi di Indonesia adalah potensi pertumbuhan pasar domestik serta kondisi pasar domestik saat ini. Juga tenaga kerja dengan upah yang lebih kompetitif serta adanya supply base untuk industri perakitan. 

Untuk itu, Kemenperin tengah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk merevisi aturan mengenai fasiitas pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) badan atau tax allowance dalam rangka mengakomodasi industri manufaktur dan mendorong masuknya investasi. Targetnya, rumusan revisi aturan ini bisa diselesaikan akhir bulan ini.

Menurut Menperin, terdapat 3 poin utama mengenai revisi aturan tax allowance yang kini tengah diperjuangkan oleh Kemenperin. Pertama, Kemenperin ingin agar perusahaan yang sudah berdiri di Indonesia (existing) bisa mendapatkan tax allowance jika mereka melakukan ekspansi usaha. Ini juga akan diberikan tax allowance berdasarkan jumlah tenaga kerja yang terserap atau untuk sektor industri padat karya.

Kedua, pemberian tax allowance sebesar 200 persen bagi industri yang mengembangkan pendidikan vokasi. Ketiga, pemberian fasilitas tax allowance sebesar 300 persen bagi perusahaan yang aktif dalam kegiatan riset dan pengembangan (Research and Development/R&D).

Inggris merupakan mitra dagang ke-4 terbesar bagi Indonesia dari negara-negara Eropa dengan nilai 2,48 miliar dolar AS pada tahun 2016. 

Investasi Inggris menempati urutan ke-2 terbesar investor asal Eropa dengan nilai 306 juta dolar AS pada tahun 2016. 

Ekspor utama Indonesia ke Inggris mencakup alas kaki, mesin elektrik dan perlengkapannya serta barang dari kayu. Sementara impor dari Inggris juga didominasi oleh produk permesinan serta peralatan medis. ***