logo

KPK Dorong LSM/Ormas Men-judicial Review UU MD3

KPK Dorong LSM/Ormas Men-judicial Review UU MD3

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif
13 February 2018 12:45 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id -JAKARTA: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi masyarakat (Ormas) atau  tokoh-tokoh masyarakat melakukan judicial review terhadap UU MD3. Pasalnya, UU MD3 dinilai  mengandung beberapa pasal yang dianggap melanggar konstitusi.

"Masyarakat berhak  kalau mau me-review kembali UU MD3," ujar Wakil Ketua KPK Laode  M Syarif di  Jakarta, Selasa (13/2/2018).

Pasal dalam  UU MD3 yang dianggap KPK bertentangan dengan konstitusi  yaitu Pasal 245 yang mengatur  izin pemanggilan anggota DPR yang terjerat hukum. Pasal itu  menyebut anggota DPR yang akan dipanggil penegak hukum  harus mendapat izin Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI.

“Pasal tersebut sebelumnya telah dibatalkan MK. Karena itu,  menurut saya, UU MD3 ini bertentangan dengan keputusan MK sebelumnya. Kalau sudah yang pernah dibatalkan dianggap bertentangan dengan konstitusi dan dibuat lagi, ya secara otomatis kita menganggapnya itu bertentangan dengan konstitusi dong," kata Syarif.

Syarif menyebut DPR tak mempertimbangkan prinsip hukum, yakni semua orang sama di mata hukum. KPK membandingkan DPR dan presiden dalam hal penegakan hukum.

"Itu melanggar prinsip umum hukum, equality before the law,  di dunia itu tidak boleh ada yang diistimewakan. Saya, Pak Agus (Ketua KPK Agus Rahardjo), Bu Basaria (Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan), nggak perlu izin siapa kalau mau dipanggil oleh kepolisian. Presiden pun tidak membentengi dirinya dengan imunitas seperti itu," tegas Syarif.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak  juga menyoroti pengesahan  revisi UU MD3.  “DPR sama saja "membunuh" hak berdemokrasi dan hak masyarakat sipil. "Saya kehilangan otoritas moral untuk bicara demokrasi karena mereka (DPR) secara berjamaah “membunuh” demokrasi," ujar Dahnil di Jakarta, Selasa (13/2/2018).

Dahnil menilai, "para politisi" dianggapnya ingin berkuasa tanpa batas. "Mau mempersulit proses hukum dan memperoleh kekebalan hukum, dan anti kritik," tambah Dahnil.

Dahnil mengungkapkan akan mengajak seluruh Kader Penuda Muhammadiyah untuk tidak memilih Partai Politik yang mendukung revisi UU MD3 tersebut. "Saya akan memerintahkan seluruh Kader Pemuda Muhammadiyah untuk tidak memilih partai politik yang telah menyeret Indonesia ke era kegelapan demokrasi dan hukum ," tegasnya.

Dalam revisi UU MD3,  DPR mendapatkan tiga kuasa tambahan  yakni pemanggilan paksa dalam rapat DPR, imunitas, dan bisa mengkriminalisasi penghinaan terhadap DPR. Maka berhati-hatilah mengkritik DPR jika tidak mau dikirim ke bui oleh wakil-wakil rakyat terhormat itu. Ironisnya lagi, dari 10 fraksi di DPR hanya dua  fraksi yang tidak setuju, yakni PPP dan Nasdem. Selebihnya kompak tidak jelas apakah disadari bahwa hal itu suatu kemunduran. (Wilmar Pasaribu)

Editor : Gungde Ariwangsa SH