logo

Urgensi Bilateral

Urgensi Bilateral

01 February 2018 00:09 WIB
Penulis : Gungde Ariwangsa SH

Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, SE, MSi  

Lawatan Presiden Jokowi di awal tahun 2018 menegaskan urgensi membangun jalinan bilteral - multilateral, tidak saja dengan negara kawasan Asia tapi juga Eropa.

Terkait ini kunjungan Raja Carl XVI Gustav dan Ratu Silvia dari Swedia pada Mei 2017 lalu juga membawa angin segar bilateral RI - Swedia setelah kunjungan pertama tahun 2012 lalu. Sejumlah agenda yang dibahas adalah perjanjian bebas visa, ekonomi kreatif dan agenda pertemuan Indonesia-Swedia Executive Forum dengan harapan ada banyak kesepakatan yang diperoleh.

Kunjungan ini menarik karena mirip dengan Raja Salman yang kemarin juga membawa banyak pebisnis. Meskipun tidak sebanyak dari rombongan Raja Salman tapi kunjungan kali ini disertai perwakilan dari 35 perusahaan swasta dari Swedia dan 60 pengusaha. Prospek kunjungan dengan rombongan pebisnis perlu ditingkatkan di tahun 2018, meski ada tahun politik dan ancaman iklim sospol.

Harapan kunjungan tentu tidak hanya dari kepentingan aspek politis, tapi juga esensinya untuk realisasi investasi dan kerjasama disejumlah bidang. Paling tidak, jangan sampai harapan realisasi investasi meleset seperti kasus dengan Arab lalu. Meski diakui realisasi investasi terkait banyak aspek sehingga pemerintah harus menjamin kepastian investasi asing. Paling tidak, ini terkait target realisasi investasi tahun 2017 Rp.678,8 triliun dan target Rp.840 triliun di tahun 2018.

Padahal, realisasi investasi tidak hanya mengacu sisi kumulatif nominal tapi juga sebaran proyeknya. Selain itu, pembangunan infrastruktur di berbagai daerah juga diharapkan mampu menarik sebanyak mungkin investasi, terutama melalui jaringan hubungan bilateral. Oleh karena itu lawatan kepala negara menjadi nilai penting dari upaya memacu daya tarik investasi asing.

Terbarukan

Komitmen terhadap bilateral RI – Swedia bisa dicapai dalam beberapa bidang, termasuk misal adalah yang sudah dilakukan yaitu penandatanganan MoU di bidang energi antara Menko Kebijakan dan Energi Swedia, Ibrahim Bayland dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia, Ignasius Jonan yaitu bidang energi listrik. Tujuan dari MoU di bidang ini yaitu ketersediaan pasokan listrik dengan harga kompetitif dari kedua negara. Urgensi kerjasama dibidang kelistrikan tentu beralasan karena persoalan subsidi masih menjadi isu penting kelistrikan nasional, selain subsidi BBM dan pangan. Terkait hal ini beralasan jika kenaikan tarif listri menjadi dilematis, seperti terjadi awal tahun 2018 ini.

Aspek subsidi listrik juga tidak bisa diremehkan dalam konteks pasokan dan bilateral RI – Swedia. Alasannya karena subsidi listrik pada APBN 2017 yaitu Rp.44,98 triliun atau turun dibanding tahun 2016 yaitu Rp.56,55 triliun. Oleh karena itu, kenaikan tarif listrik secara bertahap tahun ini diharapkan menghemat subsidi listrik Rp.22-25triliun sehingga bisa dimanfaatkan untuk alokasi di bidang kesehatan, pendidikan dan juga infrastruktur. Selain itu, harapan dari kebijakan tarif listrik adalah pemerataan karena masih ada 2.500 desa dan 16 juta rumah tangga belum menikmati listrik. Di satu sisi, kenaikan tarif listrik dikritik, meski di sisi lain ada realitas terhadap tarif penyesuaian. Laporan Bank Dunia bertajuk Electricity for All: Options for Increasing Access in Indonesia pada tahun 2005 menegaskan besaran subsidi membebani APBN dan sebenarnya bisa dialokasikan untuk orang miskin dan juga pembangunan infrastruktur. Pada tahun 2014 laporan Bank Dunia bertajuk Why Is Reducing Energy Subsidies a Prudent, Fair and Transformative Policy for Indonesia? secara jelas menegaskan urgensi pengurangan subsidi listrik.

Komitmen terhadap pengembangan energi terbarukan dari kedua negara juga menjadi isu yang menarik karena kebutuhan terhadap energi cenderung semakin besar, sementara ketersediaan energi cenderung terbatas. Oleh karena itu eksplorasi dan kajian inovasi dari kedua negara terhadap energi terbarukan menjadi penting. Harapan ini sebenarnya telah dirintis pada pertemuan bertajuk Indonesian-Swedish Initiative for Sustainable Energy Solutions (INSISTS) Board of Management Meeting ke-5 di Swedia 29 Maret – 1 April 2016 lalu. Pembahasan yang dilakukan tidak hanya orientasi pencapaian sumber energi terbarukan tapi juga komitmen untuk meminimalisasi emisi CO2 dan persoalan perubahan iklim. Fakta yang menarik adalah konsumsi energi di Swedia mayoritas kini sudah memanfaatkan potensi energi terbarukan yaitu sebesar 52% dan ini menjadi acuan bagi Indonesia untuk bisa menirunya sehingga tidak tergantung kepada migas.

Kerjasama

Kerjasama lain dari RI – Swedia adalah penandatanganan MoU dalam pengembangan dibidang ipteks - pendidikan yaitu science technopark yang dilakukan oleh Duta Besar Swedia untuk Indonesia, Johanna Brismar Skoog dan Dirjen Kelembagaan Iptek dan Dikti, Patdono Suwigyo pada Maret 2017 lalu. Implikasi MoU ini yaitu terjalinya sinergi pengembangan ipteks dan pendidikan untuk membangun kompetensi dan kualitas SDM. Kerjasama ini juga diharapkan memacu daya tarik investasi Swedia ke Indonesia. Data menunjukan dalam 5 tahun terakhir nilai investasi Swedia di Indonesia mencapai US$ 12,4 juta dan tentu masih ada banyak potensi investasi yang bisa ditanamkan terutama pasca kunjungan kali ini.

Selain di bidang energi dan ipteks, Swedia berharap kuantitas penduduk di Indonesia menjadi potensi pasar yang sangat menjanjikan. Oleh karena itu, daya saing produk Swedia bisa menjadi acuan untuk transaksi bilateral. Artinya, keuntungan secara sosial-ekonomi juga bisa menjadi pertimbangan terkait urgensi bilateral RI-Swedia sehingga kedunya merasa mendapatkan kemanfaatan terbesar. Meski demikian, Indonesia perlu mencermati agar pangsa pasar jumlah penduduk tidak justru dimanfaatkan sementara di sisi lain kita mengabaikan daya saing produk domestik. Artinya jalinan bilateral secara tidak langsung memberikan prospek terhadap geliat ekonomi bagi kedua negara. Terkait hal ini maka hasil lawatan Presiden Jokowi harus memberikan hasil maksimal bagi daya tarik investasi dan juga jejaring bilateral lainnya. ***

* Dr. Edy Purwo Saputro, SE, MSi - Dosen Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Solo