logo

Mengkritisi Utang Pemerintah

Mengkritisi Utang Pemerintah

23 January 2018 22:24 WIB
Penulis : AG. Sofyan

Oleh Lili Asdjudiredja

Hingga September 2017, posisi utang  Pemerintah Pusat sudah mencapai Rp 3.866 Triliun. Kalau angka ini dibagi dengan jumlah penduduk Indonesia, maka setiap penduduk mendapat beban sekitar Rp 14,3 juta.  Besarnya utang tersebut kemungkinan masih akan bertambah hingga akhir tahun 2017.

Dari angka di bulan September saja, sudah ada kenaikan 11,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya.  Padahal, pada tahun 2016, pertumbuhan utang bisa ditekan hingga 9,5 persen.  Setelah pada tahun sebelumnya (2015), mengalami ledakan pertumbuhan hingga 21,5 persen. 

Dari pertumbuhan utang yang tidak stabil ini, sudah terlihat selama tiga tahun pemerintahan Jokowi, belum ada kebijakan yang signifikan untuk melambatkan pertumbuhan  jumlah utang. 

Perkembangan Utang Pemerintah Pusat ( Trilyun Rupiah)

URAIAN

2010

2014

2015

2016

2017 (Sept)

Nominal

Kom

posisi

Nominal

Kom

Posisi

Nominal

Kom

posisi

Nominal

Kom

posisi

Nominal

Kom

posisi

Total Utang

1.681

100%

2.608

100%

3.165

100%

3.466

100%

3.866

100%

Growth

   

55,1%

 

21,3%

 

9,5%

 

11,5%

 

SBN

1.064

63,3%

1.931

74,0%

2.410

76,1%

2.733

78,9%

3.128

80,9%

Growth

   

81,4%

 

24,8%

 

13,4%

 

14,4%

 

Pinjaman

617

36,7%

677

26,0%

755

23,9%

733

21,1%

737

19,1%

Growth

   

9,8%

 

11,4%

 

-2,9%

 

0,7%

 

Sumber: Dirjen PPR Kemenkeu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalau dilihat dari komposisinya, Pemerintah tampaknya semakin mengandalkan Surat Berharga Negara (SBN) dalam mengejar utang, dibandingkan pinjaman bilateral dan multilateral. 

Pada tahun 2017, utang SBN mencapai 80 persen, padahal tiga tahun sebelumnya masih 76 persen. Keasikan dengan SBN ini cukup mengherankan, mengingat beban bunganya relatif tinggi dibandingkan pinjaman bilateral atau multilateral.

Besarnya utang tersebut  memang masih  di bawah 30 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), tepatnya 27,7 persen. Namun, apabila memasukkan variabel utang luar negeri BUMN dan swasta, rasio utang terhadap PDB sudah sekitar 33,5 persen.

Padahal, lima tahun yang lalu (2012) masih 27,4 persen.  Persoalan akan terlihat sangat serius kalau kita perbandingkan dengan ekspor.  Sementara utang semakin meningkat, sedangkan pendapatan ekspor jutru semakin menurun.

Data terakhir BI, rasio utang terhadap ekspor sudah mencapai 173 persen. Padahal yang normal  sekitar 125 persen.  Kecenderungan ini menyimpan potensi bahaya. Rupiah akan tertekan terus dan  cadangan devisa bisa tersedot.

Total utang yang semakin meningkat itu, dicicil pemerintah setiap tahunnya. Namun pemerintah tidak hanya mencicil,  juga mencari utang baru untuk menambal defisit.  Besaran utang yang selalu diupayakan pemerintah setiap tahun, boleh dibilang sangat fantastis. 

Pada tahun 2012 masih sekitar Rp 379 Triliun. Dan pada tahun 2017 ini, Pemerintah harus mengupayakan utang baru sebanyak Rp 647 Triliun atau mengalami kenaikan sebanyak 70 persen dibandingkan lima tahun sebelumnya. 

 Hal ini dikarenakan,  utang baru tersebut, di samping digunakan untuk menutup defisit anggaran, juga tak kalah pentingnya adalah untuk membayar pokok utang, yang jumlahnya tiap tahun selalu meningkat.  

Kalau dibandingkan dengan pendapatan negara, maka besaran utang baru tersebut, pada tahun 2012 sekitar 24 persen. Rasio ini terus meningkat yang puncaknya adalah tahun 2016, di mana rasionya mencapai 44 persen. Untuk tahun anggaran 2017, rasio utang dibandingkan pendapatan negara sekitar 37 persen.

Perkembangan Pembiayaan  APBN  (trilyun rupiah)

Indikator

LKPP 2012

LKPP 2013

LKPP 2014

LKPP 2015

 APBNP 2016

APBN 2017

 Kebutuhan Dana

   Defisit Anggaran

153,3

211,7

226,7

298,5

307,7

330,2

   Bayar pokok utang

174,4

160,4

237

226,2

316,5

263,1

   Pembiayaan Non Utang

29,6

21,5

11,8

82,1

100,5

54,5

Total Kebutuhan

357,3

393,6

475,5

606,8

724,7

647,8

Sumber Pembiayaan

  Utang baru (SBN+ Pinjaman LN)

315,2

383,6

492,7

607,1

688

647,8

  Non Utang

63,9

35,6

4,9

24,3

25,6

0

Total Pembiayaan

379,1

419,2

497,6

631,4

713,6

647,8

Kelebihan / (Kekurangan) Pembiayaan

21,8

25,7

22,2

24,6

0

0

Pendapatan Negara

 1.338,1

1.438,9

1.550,5

1.508,0

   1.551,8

1.750,3

Rasio utang thdp pendapatan

24%

27%

32%

40%

44%

37%

Sumber: Dirjen PPR, KemenKeu, 2017,diolah

Dari uraian di atas sudah tergambarkan  beban utang dalam APBN sebenarnya sudah cukup berat.  Beban ini akan semakin berat untuk tahun-tahun yang akan datang, sehubungan meningkatnya jumlah utang yang mengalami jatuh tempo.

Sesuai dengan catatan Dirjen PPR, jumlah utang yang jatuh tempo pada tahun 2018 sekitar Rp 244 Triliun atau mengalami kenaikan  sekitar 26,4 persen dibandingkan tahun 2017. Tahun 2019, masih cukup berat karena utang yang mengalami jatuh tempo sekitar Rp 270 Triliun. 

Kita baru sedikit bernafas lega pada tahun 2020, di mana jumlah utang yang jatuh tempo hanya Rp 188 Triliun.  Namun pada tahun 2023,  utang jatuh tempo naik lagi sekitar Rp 223 Triliun.

Jatuh Tempo Utang Pemerintah Pusat (Trilyun Rupiah)

 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

SBN

128

176

195

117

163

123

Pinjaman

65

68

75

71

60

53

Jumlah

193

244

270

188

223

176

Pertumbuhan

 

26,4%

10,7%

-30,4%

18,6%

-21,1%

Sumber: Dirjen PPR, KemenKeu, 2017,diolah

Karena besarnya utang yang akan jatuh tempo ini, maka  sangat wajar apabila  pada APBN 2018 terlihat mulai mengerem diri.  Defisit anggaran diturunkan dari  Rp362,9 triliun pada APBN 2017 menjadi Rp325,9 triliun pada APBN  2018.

Namun untuk menutup defisit yang sudah mengalami penurunan itu, pemerintah masih harus membuka utang baru sekitar  sekitar Rp 399 Triliun.  Naik sekittar 3,8 persen dibandingkan tahun 2017 dimana pembiayaan  utang sekitar Rp 385 Triliun.    Jumlah utang  baru yang semakin meningkat itu, di samping untuk  menutup defisit  juga untuk  bayar  utang yang jatuh tempo yang ternyata cukup tinggi nilainya. ***

* Lili Asdjudiredja,  Anggota Komisi VI FPG DPR-RI

 

Editor : Gungde Ariwangsa SH