logo

Sorong, Antisipasi Gangguan Frekuensi Radio Militer dan Penerbangan

Sorong, Antisipasi Gangguan Frekuensi Radio Militer dan Penerbangan

Joenaedy Jafar SE,MM
Penggunaan Frekuensi Radio harus berizin. Karena, jika tak berizin,dapat mengacaukan komunikasi radio militer,penerbangan umum,navigasi,maritim,kepolisian dan pengguna berizin. Karena itu, pihak Pos Monitoring Frekuensi Radio Sorong melakukan pengawasan secara ketat.
17 August 2017 02:31 WIB

SORONG (Suara Karya) :  Mengantisipasi gangguan frekuensi radio Militer, Penerbangan umum, Navigasi, Maritim, Hankam, Kepolisian dan pengguna yang berizin maka Pos Monitor Spektrum Frekuensi Radio Sorong, melakukan pengawasan  ketat.

“Kepala Kantor Pos Monitor Spektrum Frekuensi Radio Sorong, Joenaedy Jafar SE,MM, mengatakan, kini  pihaknya  sudah merangkum  instansi terkait untuk melakukan pengawasan dan ketertiban (penindakan) terhadap  pengguna frekuensi radio baik berizin maupun tidak berizin di empat kabupaten dan satu kota di Sorong Raya, Papua Barat,”kata Joenaedy  Jafar kepada Suara Karya di Sorong Rabu (16/8).

Tujuan utama dalam pengawasan tersebut adalah untuk menghindari munculnya hal-hal yang dapat membahayakan  keamanan penerbangan umum, militer dan kepolisian. Juga, menghindari gangguan navigasi, maritim, pertahanan keamanan  (hankam) serta melindungi pengguna lain yang berizin.

Di tempat yang sama, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)  Kantor Pos Monitor Spektrum Frekuensi Radio Sorong, Medi, S.Kom ,MM , menjelaskan, sesuai bidang tugasnya di sektor  Telekomunikasi, maka pihaknya  punya kewenangan untuk melakukan penindakan  terhadap pelanggar di bidang  ini.

“Dalam pengawasan  dan penindakan, kami  merangkum intansi terkait seperti Polisi, POM, Satpol PP dan sebagainya. Dan hasilnya, sejumlah perangkat radio kami amankan di kantor untuk melakukan pembinaan serta menganjurkan untuk  pengurusan izin,”kata Medi.

Pengawasan selama ini, terdapat banyak pengguna frekuensi radio yang tak berizin. Namun, para pengguna itu, tidak  tahu kalau tindakan  tersebut dapat membahayakan penerbangan, militer dan sebagainya. Oleh karena itu, lanjut Medi, pihaknya  terus melakukan pembinaan untuk sosialisasi kepada warga di Sorong Raya, Papua Barat , tentang bahaya penggunaan frekuansi radio tanpa izin.

Menjawab pertanyaan Suara Karya, Medi, mengakui selama melakukan monitoring, banyak warga Sorong Raya menggunakan radio seperti  HT(handy talkie) tanpa izin. Kepada  warga pengguna HT dan lainnya, diminta mengurus izin penggunaannya  di Jakarta, yang dapat diproses  (diakses)  melalui online.

Pelanggaran lain dan juga  sangat dilarang adalah  penggunaan frekuensi yang tidak sesuai izin dari pemerintah. “Misalnya penggunakan frekuensi 157 MHz (Mega Hartz) tapi kenyataanya pengguna memanfaatkan frekuensi  lain seperti 156 MHz, maka itu sebuah pelanggaran dan pelakunya ditindak,”kata Medi.

Meski demikian, untuk Sorong Raya,  monitoring yang dilakukan masih dalam tahap pembinaan. Karena, umumnya warga daerah ini belum mengetahui bahwa  frekuensi radio itu harus berizin, demikian Medi. ***

 

 

 

Yacob Nauly
Editor : Dwi Putro Agus Asianto -