logo

PB NU Hargai Pembatalan Regulasi Full Day School

PB NU Hargai Pembatalan Regulasi Full Day School

Gambar Ilustrasi (Istimewa)
Jangan ada yang berpikir tidak terserapnya anggaran tunjangan profesional guru solusinya disimplifikasi menjadi kebijakan full day school," tegas Robikin. 
20 June 2017 05:04 WIB

JAKARTA (Suara Karya): Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menghargai keputusan Presiden Joko Widodo untuk menata ulang Permendikbud No. 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah atau dikenal sebagai full day school (FDS).

"Sikap Presiden kami apresiasi, tetapi terkait rencana menata ulang kalau ruhnya tetap full day school bagi kami sama saja," kata Ketua PBNU Robikin Emhas dalan pernyataan tertulisnya di Jakarta, Senin (19/6).

Robikin Embas setuju dan mendukung upaya penguatan karakter pelajar di Indonesia. Nilai relegiusitas, rasa nasionalisme, sikap menghargai kebhinekaan, dan menjunjung tinggi persatuan, menurut dia, memang harus ditanamkan sejak dini. 

"Sebab inilah yang akan menangkal kemungkinan berkembangnya paham-paham radikalisme pada generasi muda bangsa ini. Melalui pendidikan karakter pelajar harus dijauhkan dari paham radikalisme," kata dia seperti dikutip Antara.

Selain itu, lanjut mantan Ketua Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) ini, hak-hak tumbuh-kembang anak harus menjadi tujuan utama lahirnya kebijakan. 

"Jangan ada yang berpikir tidak terserapnya anggaran tunjangan profesional guru solusinya disimplifikasi menjadi kebijakan full day school," tegas Robikin. 

Terpenting dari sikap Presiden Jokowi terkait pembatalan Permendikbud ini, imbuh Robikin, adalah mengenai komitmen yang disampaikannya soal penguatan posisi madrasah diniyah. 

"Komitmen Presiden ini perlu dikawal lebih lanjut agar terealisasi dalam wujud kebijakan," kata dia. 

Sebelumnya, Senin siang Presiden Jokowi memanggil Mendikbud Muhadjir dan Rais Aam PBNU KH Maruf Amin ke Istana Negara. 

Usai menghadap Presiden, keduanya lantas mengumumkan keputusan Presiden soal pembatalan Permen No. 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah. 

         Libatkan Ormas Islam

Sementara itu Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin, didampingi oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, mengatakan Presiden Joko Widodo akan meningkatkan regulasi sekolah selama lima hari dari Peraturan Menteri menjadi Peraturan Presiden.

"Di dalam penyusunannya, akan melibatkan selain menteri-menteri terkait; Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, mungkin juga ada kaitannya dengan Menteri Dalam Negeri juga akan melibatkan nanti ormas Islam termasuk melibatkan MUI, NU, Muhammadiyah dan ormas-ormas yang lain," kata Maruf Amin dalam jumpa pers usai menemui Presiden Jokowi di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Sebelumnya, Mendikbud telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Hari Sekolah pada 9 Juni 2017 yang meregulasi waktu sekolah selama 5 hari masing-masing 8 jam dengan mendapat pendidikan pelajaran dan kegiatan program penguatan karakter.

Maruf menambahkan pemberlakuan regulasi tersebut akan menunggu Perpres. Peraturan Presiden nantinya akan memperkuat sejumlah lembaga pendidikan Islami seperti Madrasah Diniyah.

"Nanti akan bisa dirumuskan bentuk penguatan dan kerja samanya seperti apa dan aturan-aturan tambahan apa nanti yang akan dimunculkan dalam rangka melakukan penguatan," ucap Maruf.

Sementara itu Muhadjir menjelaskan, saat ini Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 belum dilaksanakan.

Muhadjir juga menjelaskan Presiden Jokowi menyetujui usulan Mendikbud terkait upaya penyelarasan libur sekolah dengan libur pegawai sehingga Sabtu dan Minggu dapat digunakan sebagai hari libur masyarakat melalui PP No. 19 Tahun 2017.

Berdasarkan PP tersebut, disebutkan jam mengajar guru menjadi 40 jam kerja dalam seminggu dan rencananya berlaku mulai tahun ajaran baru. ***

 

 

 

Dwi Putro Agus Asianto -
Karir di Harian Umum Suara Karya sejak 1992. Lulus Uji Kompetensi Wartawan sesuai dengan Peraturan Dewan Pers. Email:[email protected]
Editor :