logo

Gugatan Tersangka Penipuan Tjipta Fudjiarta Dicabut

 Gugatan Tersangka Penipuan Tjipta  Fudjiarta Dicabut

Gugatan Tersangka Penipuan Tjipta Fudjiarta dicabut, Senin (19/6).
Kuasa Hukum Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Kombes Verry, menyatakan pencabutan gugatan praperadilan terhadap Kapolri menjadi wewenang kejaksaan karena berkasnya sudah diserahkan.
19 June 2017 22:11 WIB

JAKARTA (Suara Karya): Pengusaha asal Medan Tjipta Fudjiarta, tersangka kasus dugaan penipuan, penggelapan, dan pemberian keterangan palsu dalam jual-beli saham Hotel BCC Batam, mencabut gugatan praperadilan yang diajukannya terhadap Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dan Jaksa Agung HM Prasetyo.

Pencabutan gugatan praperadilan itu disampaikan kuasa hukum Tjipta, saat sidang gugatan praperadilan, digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Senin (19/6).

Menurut kuasa hukum Tjipta, Natsir, pihaknya mencabut gugatan praperadilan yang diajukan kliennya itu. Menanggapi pencabutan tersebut, Hakim tunggal, Florensani Susana, mengatakan, karena belum masuk dalam jawab-menjawab maka diperbolehkan. "Ini ada pencabutan, karena belum masuk jawab-menjawab, maka dibolehkan untuk mencabut. Karena sudah mencabut, maka perkara tidak lanjut dan dinyatakan selesai dan ditutup," kata Florensani.

Dijumpai di luar persidangan, Kuasa hukum Tjipta, Natsir, menegaskan, pencabutan gugatan praperadilan, atas permintaan kliennya. "Keinginan klien sendiri," ucap Natsir. Sementara itu, menurut Kuasa hukum Kapolri, Kombes Verry dan Syahrir, pihaknya baru mendengar pencabutan tersebut, saat sidang digelar.

Ditanya apakah dengan adanya pencabutan ini, kepolisian akan segera melimpahkan berkas perkara Tjipta yang sudah P-21 ke pengadilan, Verry mengatakan, itu merupakan kewenangan kejaksaan. "Kita sudah serahkan ke kejaksaan, jadi sudah kewenangan jaksa," kata Verry.

Sedangkan menurut Syahrir, dengan adanya pencabutan ini, maka gugatan praperadilan secara otomatis gugur. "Kalau perkara sudah P-21 maka tinggal tunggu pelimpahan tahap kedua, yaitu penyerahan barang bukti dan tersangka. Jadi sudah jelas, perkara itu akan ke pengadilan," kata Syahrir.

Ditanya bagaimana kalau tersangka ternyata telah ke luar negeri atau tidak di Indonesia, Syahrir mengatakan, itulah kendala. "Kalau pada penyerahan tahap kedua, tersangka tidak ada, itu menjadi kendala. Itu kendalanya kalau tidak ditahan, entah kemana-mana (dia), (padahal) perkara sudah P-21," kata Syahrir.

Sedangkan menurut Kuasa hukum Jaksa Agung, Lila Agustina, setelah gugatan dicabut, pihaknya akan menindaklanjuti dengan penyerahan tahap kedua. Pihaknya juga sudah beberapa kali memanggil Tjipta, namun tidak ada keterangan jelas. "Itulah, kita sudah panggil beberapa kali, sudah dipanggil tahap kedua, tapi tidak ada keterangan yang jelas," kata Lila. Karena itu, untuk menunggu kedatangan Tjipta, pihaknya menyerahkan sepenuhnya ke pihak kepolisian. "Tergantung polisi, kita menunggu polisi," kata Lila menanggapi cara mendatangkan Tjipta.

Seperti diketahui, Tjipta mengajukan gugatan praperadilan melawan Kapolri, Jaksa Agung, Kabareskrim dan Jampidum, dengan no perkara 54/Pid.Pra/2017/PN JKT.SEL, tertanggal 17 May 2017, tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka. Saat gugatan pertama kali didaftarkan, Alfonso selaku kuasa hukum Conti Chanda, korban penipuan Tjipta, merasa heran dengan langkah Tjipta.

"Karena berkas perkara yang menjadikan Tjipta sebagai tersangka, telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan dan siap disidangkan," kata Alfonso kala itu.

Seperti diketahui, dalam Kasus BCC ini, Tjipta pernah menggugat Kapolri dan Kabareskrim (saat itu) dengan gugatan fantastis Rp 150 miliar ,karena merasa nama baiknya sebagai pengusaha tercemar atas penetapan status tersangka penipuan dan penggelapan terhadap dirinya dalam penyidikan Kasus BCC. Sidang praperadilan yang diajukan Tjipta sendiri tergolong unik, dalam kasus ini, telah terjadi tiga kali pengajuan praperadilan dan satu kali permohonan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali di Pengadilan Jakarta Selatan.

Yang pertama, praperadilan diajukan pihak korban, Conti Chandra sebagai pemohon melawan Kapolri sebagai termohon karena tidak terima kasus dihentikan penyidikan oleh Bareskrim dan Praperadilan tersebut telah dimenangkan oleh Conti Chandra sebagai pemohon.

Kedua, Tjipta mengajukan praperadilan atas penetapan statusnya sebagai tersangka. Dalam praperadilan kali kedua, Tjipta mendalilkan bahwa dirinya ditetapkan dulu sebagai tersangka dan baru kemudian dicari alat buktinya. Sedangkan termohon (Kapolri) mendalilkan dalam menetapkan tersangka Tjipta, sudah didasarkan dua alat bukti yang sah bahkan lebih, sehingga termohon (Kapolri) tidak melanggar azas due proces of law dan telah memenuhi ketentuan.

Ketiga,Tjipta Fudjiarta mengajukan upaya hukum luar biasa yakni Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan praperadilan Nomor: 114/Pid.Pra/2015/PN.Jkt Sel ,Tjipta fudjiarta sebagai pemohon melawan Kapolri dan Kabareskrim sebagai Termohon yang didaftarkan melalui kuasa hukumnya Topan Mr & Partners Law Firm ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun ditengah jalan tiba-tiba tersangka penipuan dan penggelapan ini mencabut Permohonan Peninjauan Kembali tersebut.

Yon Parjiyono
Editor : Yon Parjiyono