logo

Mengenang Pak Harto Presiden RI Kedua

Mengenang Pak Harto Presiden RI Kedua

Tanggal 8 Juni tahun 1921 di Dusun Kemusuk, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, lahir seorang anak lelaki yang diberi nama Soeharto.
07 June 2017 19:29 WIB

Oleh: Haryono Suyono

Setelah dewasa, pada tangal 1 Juni 1940 Soeharto diterima di Sekolah Militer Belanda sebagai persiapan untuk kemudian menjadi KNIL, pasukan tentara Belanda di Indonesia. Pada 26 Desember 1947, beberapa tahun setelah Indonesia merdeka, pak Harto menikah dengan Raden Ayu Siti Hartinah.

Oleh karena itu putri pertama beliau berdua dilahirkan pada saat-saat ibu kota Indonesia diungsikan ke Yogyakarta dan pak Harto harus memimpin gerilya melawan kolonial Belanda dari desa-desa pengungsian di sekitar kota Yogyakarta. Kedua pasangan itu baru kumpul kembali setelah Ibukota Yogyakarta dibebaskan pada akhir bulan Juni 1949.

Pengalaman dan jasa Pak Harto dalam Perang Gerilya di Yogyakarta mengantar karier beliau yang cemerlang dalam lingkungan TNI/ABRI sehingga beliau pernah menjadi Panglima di Kodam Diponegoro di Jawa Tengah. Pengalaman itu mengantar pada jabatan-jabatan tinggi lainnya dalam lingkungan TNI/ABRI.

Sebagai Panglima pak Harto kelihatan sekali jiwa kepemimpinannya yang sangat menonjol, utamanya tidak ingin terlihat sebagai figur tunggal. Salah satu tandanya, pada suatu hari di tahun 1958, Panglima Komando Daerah Militer Diponegoro berseru di depan para prajuritnya. “Seorang pemimpin atau perwira harus senantiasa sadar tentang apa yang dilakukannya. Ia harus pula bersikap jujur dan tidak licik,”

Lebih lanjut dikatakan beliau “Kekuasaan pemimpin tidaklah mutlak. Kekuasaan itu bersumber pada kepercayaan yang diberikan anak buah atau rakyat yang dipimpinnya. Tanpa kepercayaan ini, tak mungkin seorang pemimpin terlihat berwibawa,” lanjut sang panglima. Lebih lanjut pengalaman yang gemilang itu mengantar beliau mendapatkan Surat Perintah 11 Maret dari Presiden Soekarno untuk menyelematkan negara dan bangsa dari rongrongan G30S/PKI pada tahun 1965.

Keberhasilan itu mengantar Pak Harto menjadi Pejabat Presiden pada tanggal 7 Maret 1967 sampai terpilihnya Presiden oleh MPR hasil Pemilu. Pada tanggal 27 Maret 1968 Pak Harto dikukuhkan oleh MPR sebagai Presiden RI kedua, merangkap sebagai Menteri Pertahanan. Langkah-langkah strategis pertama yang diambil Pak Harto secara luar biasa adalah membangkitkan wibawa bangsa Indonesia dari keterpurukan ekonomi nasional yang dilanda inflasi yang sangat tinggi dan hutang luar negeri yang besar.

Melalui dukungan para ahli ekonomi Indonesia seperti Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo dan lainnya, Pak Harto mengembalikan kewibawaan ekonomi nasional secara bertahap tetapi nyata melalui Pembangunan Berencana yang dipandu dalam tahapan Pelita dengan target Tinggal Landas pada tahun 2000.

Pada jamannya, pembangunan sumber daya manusia dan ekonomi kerakyatan mendapat perhatian yang sangat tinggi. Melalui berbagai program yang sangat terarah, diikuti dengan berbagai Inpres seperti Inpres SD, SMP dan SMA, Inpres Kesehatan, Inpres Pasar dan lainnya, dimana-mana dibangun SD, SMP. SMA, pasar dan sarana kesehatan yang luar biasa. Investasi sumber daya manusia yang disediakan sarana dan dukungan dana yang cukup itu dibantu pula dengan mendirikan Yayasan yang menampung kegiatan yang tidak dibiayai oleh pemerintah.

Bidang yang menyangkut kebutuhan rakyat banyak mendapat perhatian yang sangat tinggi. Penyediaan dan harga-harga sembilan bahan pokok diperhatikan dengan seksama. Laporan harga setiap minggu dikirim oleh BPS untuk Sidang Kabinet secara rutin dan dibahas melalui media televisi dan media massa lainnya sehingga dapat diikuti oleh rakyat banyak serta seluruh jajaran pemerintah di daerah dengan baik. Bidang Pertanian, Kesehatan dan Keluarga Berencana serta Koperasi mendapat perhatian yang sangat tinggi.

Sebagai hasil konkrit, pada Konferensi ke-23 Food and Agriculture Organization (FAO) di Roma, Italia, tanggal 14 November 1985, Pak Harto mendapatkan penghargaan tertinggi dari PBB karena Swa Sembada Pangan. Lebih dari itu Indonesia memberikan bantuan 100.000 ton padi untuk korban kelaparan di Afrika. Dalam bidang kesehatan, pak Harto tidak terlalu sabar karena segera mengeluarkan Inpres khusus untuk membuat Puskesmas dan klinik-klinik guna menolong rakyat di pedesaan. Disamping itu menugaskan para dokter masuk desa dan kecamatan jauh dari ibu kota untuk beberapa waktu dan tidak saja tinggal memberikan pelayanan di klinik, tetapi keliling kampung dengan mobil yang disediakan untuk melayani rakyat di desanya. Gerak yang tidak lazim, tetapi menolong rakyat banyak yang menghasilkan penghargaan PBB yang dikeluarkan oleh WHO di Geneva. 

Tindakan lain yang mengejutkan dunia adalah dalam bidang KB yang pada awalnya diragukan oleh banyak negara termasuk PBB dan banyak lembaga donor internasional. Pak Harto bukan hanya membantu lembaga swadaya masyarakat seperti di banyak negara, tetapi langsung mendirikan lembaga baru dan memisahkannya dari Kementerian Kesehatan yang biasanya dilakukan di banyak negara.

Lembaga baru BKKBN itu ditempatkan langsung di bawah Presiden dengan Ketuanya, kemudian Kepalanya, langsung bertanggung jawab dan melapor kepada Presiden. Kepercayaan itu tidak disia-siakan oleh para pejabat yang dipercaya dalam lingkungan BKKBN. Para alim ulama dirangkul dan memberikan bantuan yang besar dengan fatwa positif mendukung langkah penyelesaian masalah kependudukan untuk sebesar-besar kesejahteraan keluarga.

BKKBN membawa program langsung kepada masyarakat di pedesaan, tidak di klinik seperti lazim di banyak negara. Dalam waktu kurang dari 20 tahun, program yang diragukan dunia itu mencuat menjadi juara dunia yang mengagumkan dan Presiden RI mendapat penghargaan Dunia berupa UN Population Awards yang diserahkan langsung oleh Sekjen PBB di Markas PBB di New York pada tanggal 8 Juni 1989, tepat pada Hari Ulang Tahun Pak Harto.

Keberhasilan itu sekaligus memberi warna baru pada pendekatan pembangunan dunia yang biasanya hanya pada upaya KB untuk menyelesaikan masalah kependudukan. Pada Konperensi Kependudukan Dunia di Kairo, Mesir, pendekatan keluarga dan masyarakat menjadi pendekatan yang diadopsi oleh PBB sebagai pendekatan utuh sebagai unit keluarga dalam masyarakat yang inklusif.

Di Indonesia pendekatan ini mengilhami Pak Harto menangani masalah kemiskinan secara langsung melalui pendekatan keluarga. Sejak tahun 1990-an dengan dikeluarkannya UU nomor 10 tahun 1992, pendekatan keluarga makin marak. Diputuskan adanya Inpres Desa Tertinggal guna menangani keluarga disekitar 20.000 desa tertinggal. Disamping itu diputuskan menggarap sisanya di 45.000 desa melalui Gerakan Keluarga Sejahtera dengan dukungan Pola Takesra dan Kukesra serta gerakan Koperasi yang makin intensif.

Hasilnya pada tahun 1987 Pak Harto memperoleh penghargaan PBB - UNDP dalam pengentasan kemiskinan karena berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dari sekitar 70 persen di tahun 1970 menjadi 11 persen pada tahun 1987.

Sayang hasil-hasil yang sangat positif itu terhapus karena krisis moneter di Asia dan gonjang ganjing politik di tahun 1998 yang mengantar pak Harto dengan legowo menyatakan berhenti sebagai Presiden pada tanggal 21 Mei 1998. Pada tanggal 27 Januari 2008 Pak Harto meninggalkan kita dalam usia 87 tahun dengan tenang setelah hampir satu bulan dirawat di Rumah Sakit Pertamina Jakarta.

Semoga arwahnya ditempatkan di tempat yang terhormat disisi-Nya dan segala dosanya diampunkan oleh Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Amin. ***

Prof. Dr. Haryono Suyono, Mantan Menko Kesra dan Taskin RI.

Budi Seno P Santo
Wartawan Suara Karya sejak tahun 2005. Pernah meraih penghargaan jurnalistik M Husni Thamrin Award tahun 2008
Editor :