logo

Kapolri : Pembubaran HTI Melalui Proses Peradilan

Kapolri : Pembubaran HTI Melalui Proses Peradilan

"Polri menemukan banyak pengaduan tentang penolakan aktivitas HTI. Peran Polri memberikan data kegiatan ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945," kata Jenderal Pol Tito Karnavian
08 May 2017 18:30 WIB

JAKARTA (Suara Karya): Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan Polri segera  memberikan data-data tentang kegiatan ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) kepada kejaksaan terkait keputusan pemerintah untuk membubarkan ormas tersebut.

"Peran Polri memberikan informasi, fakta dan data-data tentang kegiatan-kegiatan HTI yang dianggap bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945," kata Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, di Rumah Sakit Polri Said Sukanto, di Jakarta Timur, Senin.

Selain adanya sejumlah kegiatan HTI yang bernuansa anti-Pancasila,  pihaknya menemukan banyak pengaduan dari berbagai kalangan yang menolak aktifitas  ormas tersebut.

"Faktanya, baik melalui pernyataan, kegiatan mereka sudah kami kantongi. Selain itu ada banyak aduan dari masyarakat. Banyak sekali masyarakat yang menolak kehadiran HTI," katanya.

Langkah pembubaran HTI akan dilakukan melalui proses peradilan. "Tugas pembubaran nanti dilaksanakan oleh kejaksaan atas permintaan Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Dalam Negeri. Kejaksaan yang akan lakukan gugatan ke pengadilan," katanya.

Sementara itu, Ketua Setara Institute Hendardi menyambut baik rencana pembubran HTI. Keputan itu dianggap suatu langkah yang tepat dan legal.
“Sepanjang dilakukan melalui proses yudisial yang akuntabel dan dengan argumentasi upaya itu tepat,” ungkap Hendardi dalam siaran persnya, yang diterima Suara Karya.

Sebelumnya Kapolri  mengemukakan bahwa keberadaan HTI mengganggu ketertiban sosial, potensi memicu konflik horizontal sebagaimana direpresentasikan dengan penolakan kuat Banser NU, dan mengancam ideologi Pancasila, karena agenda yang diusung adalah khilafah, suatu sistem politik dan pemerintahan yang bertentangan dengan Pancasila.

Dalam berbagai studi dan praktik di beberapa negara, kata dia, ideologi khilafah yang disertai pandangan keagamaan eksklusif, takfiri (gemar mengkafirkan pihak yang berbeda) telah menimbulkan pertentangan kuat di tengah masyarakat. Bahkan di beberapa negara, HTI  dilarang  seperti di Yordania, Irak, dan lain-lain. Secara fisik, HTI tidak melakukan kekerasan. Tetapi gerakan pemikirannya yang secara massif dan sistematis telah merasuk ke sebagian warga negara Indonesia, khususnya melalui kampus-kampus dan majelis-majelis keagamaan, telah dianggap mengancam kebhinekaaan, sistem politik demokrasi, dan Pancasila, yang merupakan falsafah bangsa Indonesia.

Dalam pandangannya, gagasan pembubaran HTI merupakan eksperimentasi penerapan prinsip margin of appreciation dalam disiplin hak asasi manusia. Kebebasan berserikat dalam bentuk organisasi masyarakat seperti HTI dijamin oleh Konstitusi RI. Akan tetapi, jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, HTI sahih untuk dibatasi perkembangannya. Pemikiran HTI tidak bisa diberangus, karena kebebasan berpikir bukan hak yang bisa dibatasi. Tetapi pemerintah dan penegak hukum bisa melakukan pembatasan penyebarannya.

B Sadono Priyo
Wartawan Suara Karya sejak 1997
Editor :
header-ad