logo

Kapolri : Ancaman Mobilisasi Massa Tidak Terjadi

Kapolri : Ancaman Mobilisasi Massa Tidak Terjadi

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian memberi keterangan pers di PTIK, Jakarta, Rabu (19/4) seusai memantau keamanan Pilka
"Sudah di cek ke Kapolda dan Kapolres di perbatasan, tidak ada mobilisasi massa," kata Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian .
19 April 2017 17:52 WIB

JAKARTA (Suara Karya): Ancaman  mobilisasi massa pada hari H  Pillkada DKI Jakarta, ternyata tidak terjadi.  Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menyatakan hingga pencoblosan berlangsung, tidak ada mobilisasi massa dari daerah lain ke Jakarta dan kondisi kamtibmas relatif aman terkendali.

"Sudah kita cek ke Kapolda Jabar, Kapolda Banten, begitu pula  dan Kapolres Bogor, Bekasi, Depok, dan Tangerang, tidak ada mobilisasi massa dari luar Jakarta. Semuanya steril," kata Tito Karnavian dalam jumpa pers di Stadion PTIK, Rabu (19/4). Dalam memantau keaamanan, Kapolri didampingi Kapolda Metro Jaya Irjen Moch Iriawan, Asisten Operasi Kapolri Irjen Unggung C, Kadiv Humas Irjen Boy Rafli, dan sejumlah pejabat utama Mabes Polri dan Polda Metro Jaya. 

Ia menyatakan,  Jakarta steril dari rombongan pendatang yang hendak mengawal dan mengawasi proses pemungutan suara hingga penghitungan surat suara. "Semua lancar, tidak ada insiden yang berarti. Saya ajak semua warga, mari kita pertahankan kesejukan dan kenyamanan ini sampai nanti akhir penghitungan suara," kata Jenderal Tito di Stadion PTIK, Jakarta, Rabu.

Kendati demikian, pihaknya menemukan indikasi intimidasi pendukung pasangan calon tertentu terhadap pendukung pasangan lainnya di beberapa TPS, yang langsung ditangani oleh Kapolda serta Kapolres.  Umumnya hanya karena kesalahpahaman.

Contohnya di TPS  dekat Kantor Kelurahan Kamal. Pihaknya  telah berkoordinasi dengan Kapolres Jakarta Barat, Kombes Pol Roycke Harrie Langie untuk menangani kasus ini.

“Saya sudah cek juga yang di Kamal informasinya ada keributan. Tetapi telah di periksa oleh  Bapak Kapolres di sana ada sekali lagi kesalahpahaman antara beberapa warga yang ada di wilayah tersebut,” kata dia.

Pihaknya telah melakukan mediasi agar kondisi berjalan dengan aman dan tertib. “Ada yang mendukung A ada yang mendukung B kemudian dimediasi oleh keamanan tidak perlu kita untuk intimidatif kepada warga yang lain,” katanya.

Tito mengatakan pihak kepolisian telah menjamin hak politik warga masyarakat untuk dapat memberikan suara. “Kami menjamin hak politik warga untuk memilih sesuai dengan pilihan masing-masing secara bebas dan rahasia,” kata Tito.

Ia menambahkan, bila nanti ada pihak yang tidak setuju dengan hasil penghitungan suara Pilkada DKI,  hendaknya diselesaikan sesuai koridor hukum.

Ada 64.523 petugas gabungan Polri, TNI, dan unsur lainnya yang diturunkan untuk mengamankan Pilkada DKI putaran dua. Komposisi pengamanan di tempat pemungutan suara yakni satu Polri, satu TNI dan dua petugas Linmas.


Meski kegiatan pemungutan suara sudah selesai, namun petugas pengamanan tetap bersiaga. Tito pun memerintahkan Kapolda di wilayah Jawa dan Sumatera untuk mengantisipasi rombongan warganya menuju Jakarta.

Menurut dia, masih ada kemungkinan massa akan berbondong-bondong ke Jakarta pada hari berikutnya.

"Saya minta gunakan kewenangan diskresi untuk tidak ke Jakarta karena akan mengakibatkan situasi yang kurang kondusif untuk Jakarta," kata Tito.

Sebelumnya, Tito mengimbau tak perlu memobilisasi massa dengan dalih mengawal proses pencoblosan hingga penghitungan suara.

Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan pengamanan dari Polri, TNI, dan linmas dirasa cukup untuk mengawal proses tersebut.

 khawatir tindakan tersebut bisa mengancam fisik maupun psikis masyarakat yang hendak menggunakan hak pilihnya.

"Kita tidak segan melakukan tindakan dalam rangka untik menjaga ketertiban publik dan menjaga agar masyarakat bebas untukk menentukan pilihan masing-masing," kata Tito. "Kita melindungi hak politik masyarakat," lanjut dia.

Terlebih lagi, sudah ada maklumat yang dikeluarkan Polda Metro Jaya bersama KPU DKI Jakarta dan Bawaslu Provinsi Jakarta soal larangan memobilisasi massa ke Jakarta.


Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengatakan, keributan yang terjadi di tempat pemungutan suara (TPS) dekat Kantor Kelurahan Kamal, Jakarta Barat merupakan kesalahpahaman. Ia juga telah berkoordinasi dengan Kapolres Jakarta Barat, Kombes Pol Roycke Harrie Langie untuk menangani kasus ini.

“Saya sudah cek juga yang di Kamal informasinya ada keributan. Tetapi telah di periksa oleh  Bapak Kapolres di sana ada sekali lagi kesalahpahaman antara beberapa warga yang ada di wilayah tersebut,” kata dia di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta Selatan, Rabu (19/4).

Kapolri mengatakan, jajarannya telah melakukan mediasi agar kondisi berjalan dengan aman dan tertib. Ia menganjurkan masyarakat untuk tidak melakukan intimidasi.

“Ada yang mendukung A ada yang mendukung B kemudian dimediasi oleh keamanan tidak perlu kita untuk intimidatif kepada warga yang lain,” kata lulusan terbaik Akpol tersebut.

Tito mengatakan pihak kepolisian telah menjamin hak politik warga masyarakat untuk dapat memberikan suara. “Kami menjamin hak politik warga untuk memilih sesuai dengan pilihan masing-masing secara bebas dan rahasia,” kata Tito.

Masa pemungutan suara telah usai. Tito mengimbau masyarakat untuk kembali bersatu. Menurutnya, siapapun yang terpilih bukanlah menjadi masalah karena merupakan pilihan dari tuhan yang maha esa.

“Kita imbau kepada masyarakat ini pilihan sudah selesai. Pemungutan suara sudah selesai, tinggal perhitungan kita kembali bersatu lagi masyarakat Jakarta,” kata dia.

 

B Sadono Priyo
Wartawan Suara Karya sejak 1997
Editor :