logo

Penyerapan Anggaran Kementerian PUPR Tahun 2016 Diapresiasi Komisi V DPR

Penyerapan Anggaran Kementerian PUPR Tahun 2016 Diapresiasi Komisi V DPR

Komisi V DPR menyampaikan apresiasi terhadap Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), khususnya terkait penyerapan anggaran di tahun 2016 silam.
31 Januari 2017 21:16 WIB

Penulis :

JAKARTA (SK) - Komisi V DPR menyampaikan apresiasi terhadap Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), khususnya terkait penyerapan anggaran di tahun 2016 silam.

Namun begitu, terkait penanganan bencana banjir, Komisi V DPR mendesak Kementerian PUPR untuk meningkatkan kordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk menangani penyebab permasalahan banjir yang sering terjadi, sehingga bisa ditangani secara komprehensif.

Pernyataan itu disampaikan Ketua Komisi V DPR Fary Djemy Francis, di gedung DPR, Jakarta, kemarin. Pernyataan yang sama, juga disampaikan Fary saat rapat kerja dengan Kementerian PUPR, di gedung DPR, Jakarta, baru-baru ini.

Rapat Kerja yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V DPR Lasarus tersebut, dihadiri Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti,  pejabat tinggi madya dan pratama Kementerian PUPR lainnya serta dihadiri sebanyak 51 anggota Komisi V DPR.

Dalam raker tersebut, membahas 3 hal penting, yakni evaluasi capaian Kementerian PUPR Tahun 2016, penanganan Jembatan Cisomang, Cipapar, Ciputrapinggan dan ruas jalan Sadang, serta konsep Rancangan Undang-Undang Sumber Daya Air (RUU SDA). 

Dalam kesimpulan raker yang dibacakan Ketua Komisi V, mengatakan pihaknya memberikan apresiasi kepada Kementerian PUPR atas realisasi keuangan APBN-P tahun anggaran 2016 hingga per-20 Januari 2017 telah mencapai 91,32 persen dan realisasi fisik 97,53 persen.

Di samping itu, Komisi V DPR menerima usulan konsep RUU SDA dari Kementerian PUPR yang akan dijadikan salah satu pertimbangan dalam menyusun usul inisiatif RUU SDA. 

Sebelumnya dalam pemaparannya terkait capaian tahun 2016, Menteri Basuki mengatakan Kementerian PUPR membangun infrastruktur dalam rangka mendukung  program prioritas nasional seperti ketahanan air dan pangan, konektivitas antar daerah, serta penyediaan perumahan dan permukiman.

Dalam mendukung ketahanan air dan pangan, capaian Kementerian PUPR pada tahun 2016 diantaranya 2 bendungan selesai yakni Bendungan Payaseunara di Aceh dan Bendungan Teritip di Kalimantan Timur. Sebanyak 24 bendungan masih dalam proses pembangunan dan 8 bendungan baru dimulai pembangunannya yakni Bendungan Way Sekampung, Ciawi, Leuwikeris, Cipanas, Sukamahi, Kuwil Kawangkoan, Ladongi dan Napun Gete. 

Selain itu juga dilakukan pembangunan dan peningkatan sarana pengelolaan air baku sebesar 6,15 M3/detik, pengamanan pantai sepanjang 33,57 km, pembangunan pengendali banjir sepanjang 228 km, 38 buah pengendali lahar serta penyediaan air baku untuk mendukung Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) regional Bregas di Jawa Tengah.

Sementara untuk dukungan konektivitas, Kementerian PUPR pada 2016 telah membangun jembatan 6.967 m, melakukan peningkatan kualitas jembatan sepanjang 4.301 m, meningkatkan kapasitas jalan nasional sepanjang 1.156 kilometer, membangun jalan baru 567 kilometer dan jalan tol  sepanjang 65 kilometer (44 kilometer dari pihak swasta dan 21 kilometer dari pemerintah). Pembangunan jalan dan jembatan termasuk di daerah perbatasan di Pulau Kalimantan, Pulau Timor dan Pulau Papua. 

Tidak itu saja Kementerian PUPR juga telah menggantikan jembatan gantung yang rusak dengan jembatan gantung yang layak dan aman sebagai sarana penyeberangan masyarakat. Beberapa jembatan gantung yang telah dibangun yakni Jembatan Kali Cimamingkis, Jembatan Kali Senowo di Magelang, Jembatan Kaligaleh di Temanggung, dan jembatan gantung di Banten.

“Hal ini perlu dilaporkan, karena kita tidak hanya membangun yang besar saja, akan tetapi yang kecil seperti ini perlu diperhatikan,” katanya.

Di bidang perumahan, program Satu Juta Rumah pada tahun 2016 telah berhasil menambah pasokan rumah sebanyak 805.169 unit rumah. Untuk mendukung pengembangan kawasan pemukiman, Pemerintah membangun infrastruktur di permukiman kumuh melalui program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), penyediaan air minum 3.780 liter/detik melalui pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang tersebar di sejumlah daerah, salah satunya adalah ditandatanganinya perjanjian pembiayaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) SPAM Umbulan.  

Selain itu juga, Kementerian PUPR pada 2016 telah memulai tugas khusus pembangunan infrastruktur pendukung ASIAN Games ke-18 yang akan berlangsung pada tahun 2018. Infrastruktur yang dibangun yakni renovasi venues olahraga, pembangunan wisma atlet di Kemayoran, Jakarta dan Jakabaring, Palembang.  

Tugas khusus lainnya adalah pembangunan 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang semuanya dapat rampung pada akhir Desember 2016. “Sebagai Negara besar, Indonesia harus mengelola perbatasannya  dengan baik dan disamping itu kita tentunya juga ingin mendorong pertumbuhan ekonomi di perbatasan dengan membangun pasar,” katanya.